Merdeka.com - Komisi X DPR, menemukan indikasi ketidaksiapan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak program itu digulirkan hingga sekarang belum juga bisa dicairkan oleh para pemegang kartu.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Ridwan Hisyam usai berkunjung ke Pondok Pesantren Bahrul Magfiroh Kota Malang mengungkapkan, adanya ketidaksiapan program tersebut. Terbukti pihak bank hingga kini mengaku baru memegang data 28 persen dari sekitar 17.900 orang siswa penerima Kartu Indonesia Pintar.

"Pihak bank baru memegang 28 persen data. Padahal yang harus disiapkan 17.900 orang siswa, sekitar 11 juta anak dari sekolah dan 3,6 juta, anak usia sekolah yang tidak sekolah. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 17 triliun. Padahal secara perhitungan, pada Juli atau awal Agustus sudah akan dicairkan," kata Ridwan Hisyam di Malang, Senin (22/6) malam.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Sejahtera. Komisi X menjalankan fungsi pengawasan khusus untuk program Kartu Indonesia Pintar.

Sebanyak 15 orang anggota Komisi X melakukan kunjungan ke Jawa Timur. Tampak pemain catur Utut Adianto (PDIP), Venna Melinda (Demokrat), Che Popong (Golkar), Anang Hermansyah (PAN), Kresna Dewanata Prosakh (Nasdem) dan lain-lain.

Selama di Malang, anggota Komisi X DPR bertemu dengan pimpinan Cabang BRI dan BNI, Perwakilan Kementerian Sosial, Kadis Pendidikan Kota dan Kabupaten Malang. Mereka juga berdiskusi dengan para penerima program Kartu Indonesia Pintar di Pondok Bahrul Magfiroh Kota Malang. Sebelumnya mereka juga telah mengunjungi Nangroe Aceh Darussalam dengan kondisi yang tidak jauh berbeda.

"Persoalan yang dihadapi di urusan data. Terungkap adanya fakta bahwa data memang belum siap. Apapun harus bulan Juli dicairkan," katanya.

Karena pada waktu diumumkan, katanya, para penerima begitu bersemangat, tetapi setelah uangnya tidak kunjung cair mereka menjadi loyo. "Jangan sampai ditunda-tunda, datanya yang ada saja berapa dicairkan terlebih dulu," katanya.

Hisyam juga melihat kemungkinan proses pencairan yang dirasa masih ruwet. Para penerima kartu masih harus menyiapkan berbagai dokumen kertas kendati mereka sudah dipastikan penerima Kartu Indonesia Pintar.

Kartu itu masih sekadar kartu identitas, belum menjadi kartu ATM seperti awal diusulkan. Karena itu fungsi birokrasinya masih berjalan secara manual, dengan segala birokrasinya.

"Dana itu kita harapkan tidak melalui kuasa, tetapi langsung ke anak. Waktu BSM dahulu dikumpulkan di suatu tempat, diambil oleh Kepala Sekolah sehingga ditemukan praktik-praktik yang tidak jelas. Sekarang dalam bentuk tabungan langsung," katanya.

Lanjut dia, faktor internal di kementerian juga menjadi penyebab belum solidnya program tersebut. Pejabat di eselon satu semua diganti, sehingga belum bisa bekerja. Apalagi di Kementerian Pendidikan dibagi Ristek dan Dikti, jadi ada masalah manajemen.

"Pelantikan eselon satu dan eselon dua baru minggu lalu dilantik. Kita juga khawatir data 3,6 juta anak usia sekolah yang tidak sekolah tidak terpenuhi juga. Karena angka 3,6 juta itu besar sekali," pungkas dia.