Komisi V DPR minta pemerintah cabut lisensi nakhoda KM Zahro Express
Merdeka.com - Kapal Zahro Express terbakar saat beranjak dari pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu pada Minggu (1/1) kemarin. Insiden ini menyebabkan 23 orang tewas, 17 orang dinyatakan hilang serta 17 lainnya mengalami luka.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mohammad Nizar Zahro meminta pemerintah untuk menghentikan operasional kapal tua yang tidak layak berlayar.
"Sudah waktunya melarang kapal tua, kapal tidak laik laut, dan terlalu kecil untuk ukuran laut tertentu untuk beroperasi. Hentikan kebiasaan lama membuat kebijaksanaan dan dispensasi karena tidak ada kompromi untuk nyawa manusia. Pelabuhan terutama adalah wilayah pemerintahan, baru kemudian wilayah pengusahaan atau komersial," kata Nizar saat dihubungi, Selasa (3/1).
Nizar mendesak agar pemerintah mencopot lisensi nakhoda KM Zahro Express, Mohammad Nali karena tidak menjalankan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Ini dikarenakan Nali tidak mengutamakan keselamatan penumpang terlebih dahulu.
"Sesuai SOP nakhoda kapal harus menyelamatkan diri paling terakhir harus menyelamatkan penumpang sesuai kewajibannya dan sanksinya jelas izin lisensinya harus dicabut dan tidak boleh berlayar sebagai nakhoda," jelasnya.
Politisi Gerindra ini juga mendesak agar Syahbandar selaku penanggung jawab pelabuhan bersikap profesional dalam mengawasi operasional kapal-kapal di Jakarta demi terjaminnya keselamatan penumpang.
"Untuk penanggungjawab pelabuhan dalam hal ini Syahbandar dalam menjalankan tugasnya harus di butuhkan sikap yang profesional agar supaya pengawasan menjadi lebih intensif demi menjaga keamanan dan keselamatan dalam pelayaran agar tidak merugikan bagi para pemakai jasa transportasi laut," jelasnya.
Pihaknya berencana meminta penjelasan pihak Kemenhub terkait insiden kebakaran KM Zahro Ekspress ini setelah masa reses berakhir pada 9 Januari mendatang.
"Habis reses tanggal 9 Januari 2017 nanti ada rapat internal penentuan jadwal akan kita usulkan RDP dengan Kemenhub," pungkas Nizar.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem DKI: Ahmad Sahroni Sosok Paling Kuat Maju Pilgub DKI 2024
Dukungan ini masih menjadi usulan internal setelh merangkum masukan dari dewan pimpinan cabang, daerah, hingga DPRD.
Baca SelengkapnyaSosok Harun Al-Rasjid Zain, Tokoh Kebanggaan Sumatra Barat yang Jadi Menakertrans di Era Orde Baru
Tokoh politik sekaligus pejuang Indonesia asal Sumatra Barat ini pernah menjadi gubernur serta menduduki jabatan penting dalam pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPolisi Larang Konvoi Kendaraan, Main Petasan hingga Berkumpul Jelang Buka dan Sahur di Jakarta
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto telah mengeluarkan maklumat melarang sejumlah kegiatan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perusahaan Bus Pariwisata ini Ternyata Milik Jenderal TNI, Sosoknya Pernah Jadi Kasad di Era 3 Presiden RI yang Berbeda
Sosok Jenderal bintang empat TNI yang punya Perusahaan Otobus (PO).
Baca SelengkapnyaPrabowo Lepas KRI dr Radjiman Kirim Bantuan ke Gaza: Saudara akan Melewati Kawasan Laut Berbahaya
Kapal akan mengarungi laut dan diprediksi mencapai waktu sekitar 52 hari perjalanan.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Presiden Jokowi Beri Kenaikan Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaBegini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta
Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKereta Tabrakan di Bandung, KA Turangga 'Adu Banteng' dengan KA Lokal
Manajer Humas KAI Daop 2 Ayep membenarkan adanya kejadian tersebut yang berawal saat kedua kereta saling bertabrakan pada pukul 06.03 WIB.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnya