Merdeka.com - Komisi III akan membahas RUU KUHP dan Pemasyarakatan pada 2020. Sementara RUU lain yakni RUU MK dan RUU Jabatan Hakim akan masuk pada tahun 2021 atau Prolegnas jangka menengah.

"Jadi 2020 itu RUU KUHP dan RUU pemasyarakatan," kata Anggota Komisi III, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (21/11).

"RUU MK dan RUU Jabatan Hakim di tahun berikutnya atau begitu selesai kita masukkan dalam RUU prioritas," sambungnya.

Pembahasan RUU KUHP, kata Arsul, tidak akan membahas ulang atau merombak banyak hal. "Ada kesepakatan politik akhir periode lalu dari 10 fraksi, sembilan fraksi kan masih ada di sini, itu kita tidak akan membahas ulang, apalagi yang menyangkut politik hukum tentang satu masalah," katanya.

Pembahasan sebelum pengesahan, lanjutnya, hanya seputar redaksional dan penjelasan atau sosialisasi saja.

"Mungkin yang kita akan lihat termasuk kita bicarakan kembali hal hal yg terkait dengan redaksional, frasa, penjelasan, tapi kalau politik hukumnya saya kira tidak," ucapnya.

Politik hukum yang dimaksud seperti pasal mengenai hukuman mati. Arsul memastikan tidak akan ada perubahan esensi dari pasal tersebut.

"Politik hukum contohnya apa? Soal hukuman mati, bahwa itu tidak dihapus total, tapi digeser tempatnya dari pidana pokok menjadi pidana khusus yang harus dijatuhkan oleh sidang alternatif. Itu udah engga akan kita bahas lagi," jelasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com