Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi II Sebut RUU Pemilu Bisa Tak Dilanjutkan Kalau Masih Ada Fraksi Menolak

Komisi II Sebut RUU Pemilu Bisa Tak Dilanjutkan Kalau Masih Ada Fraksi Menolak Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, seluruh fraksi akan duduk bersama membahas nasib pembahasan RUU Pemilu. Sebab, perkembangan baru-baru ini PAN dan PPP menolak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

"Kami akan rapat kembali meminta ketegasan dari masing masing Fraksi apakah ada pernyataan resmi dari partai politik untuk dilanjutkan atau tidak," kata Doli di DPR, Kamis (28/1).

Doli mengatakan, sebelumnya semua fraksi di Komisi II DPR RI ingin RUU Pemilu dilanjutkan. Hanya saja ada perkembangan berbeda belakangan ini. Karena RUU Pemilu merupakan inisiatif DPR, perlu seluruh fraksi menyetujui bersama.

"Jadi kalau inisiatif DPR semua fraksi harus mempunyai pandangan yang sama. Apakah UU itu perlu diubah atau tidak. Awalnya kita semua sepakat, Di Komisi II semuanya sepakat," kata Doli.

Doli mengatakan, jika masih ada suara penolakan maka RUU Pemilu tidak dilanjutkan. Sebab, perlu suara bulat dari seluruh fraksi agar RUU ini bisa dibahas.

"Kalau ada satu dua masih harus ditunda karena pandemi saya agak sulit untuk dilanjutkan karena harus ada suara yang bulat," kata Wakil Ketua Umum Golkar ini.

Saat ini RUU Pemilu tengah dilakukan harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Doli menyebut akan mengembalikan kepada mekanisme tata tertib DPR. Apakah RUU Pemilu tetap dimasukan dalam Prolegnas Prioritas 2021 atau ditunda tahun depan.

"Atau misalnya tidak perlu ditunda dalam periode ini nantikan kesepakatan di pimpinan dan di rapat Bamus yang terdiri dari perwakilan Fraksi," jelas Doli.

Sebelumnya, RUU Pemilu telah ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2021. Belakangan, PAN menolak pembahasan RUU Pemilu karena alasan UU Pemilu yang ada masih dapat digunakan untuk beberapa kali pemilihan berikutnya. Serta alasan masih dalam situasi pandemi Covid-19.

PPP juga menyatakan hal serupa. Mereka menolak pembahasan RUU Pemilu karena tidak ada urgensi untuk membuat produk hukum baru.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Ugal-Ugalan Luar Biasa, Demokrat bakal Dorong Revisi UU Pemilu

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya