Komisi II: Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Sepenuhnya Kewenangan Pemerintah

Kamis, 13 Januari 2022 11:10 Reporter : Ahda Bayhaqi
Komisi II: Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Sepenuhnya Kewenangan Pemerintah saan mustopa. ©2017 Merdeka.com/andrian salam

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengusulkan dibentuk tim penilai akhir (TPA) dalam merekrut penjabat kepala daerah. Komisi II menyerahkan hal ini kepada pemerintah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, sepenuhnya pengangkatan penjabat gubernur dan bupati/walikota berada di tangan pemerintah. Sehingga tergantung pemerintah apakah mau membentuk tim penilai akhir atau tidak.

"Kalau itu kan sepenuhnya kewenangan pemerintah ya sesuai dengan UU, pengangkatan penjabat kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, dan walikota itu sepenuhnya kewenangan pemerintah," ujar Saan kepada wartawan, Kamis (13/1).

Saan mengatakan, pemerintah memiliki pertimbangan dan mekanisme sendiri untuk menentukan siapa yang layak menjabat sebagai penjabat kepala daerah. Ia menilai, pemerintah yang lebih pas untuk menunjuk penjabat kepala daerah.

"Dan tentu pemerintah punya banyak pertimbangan dan mekanisme untuk menentukan siapa yang layak di antara para pejabat eselon 1 yang pas untuk menjadi penjabat di daerah mana, itu ya menurut saya yang pas ya pemerintah," jelasnya.

Dia percaya pemerintah akan mendengar masukan masyarakat. Apakah usulan itu untuk membentuk tim penilai akhir atau panitia seleksi, atau menggelar uji kepatutan dan kelayakan.

"Ya menurut saya itu kita serahkan aja ke pemerintah, apakah dia mau membikin pansel, ada uji kepatutan dan kelayakan, kita percayakan saja kepada pemerintah. Dan tentu pemerintah akan mendengar masukan dari masyarakat," tegasnya.

Partai Gerindra mengusulkan dibentuk Tim Penilai Akhir (TPA) dalam proses rekruitmen penjabat kepala daerah. Supaya penjabat gubernur atau bupati/walikota yang ditunjuk memiliki legitimasi. Anggota TPA ini juga diusulkan berasal dari unsur masyarakat.

"Saya berpandangan kalau saya sebagai partai Gerindra mestinya ada setidaknya mengakomodir bagaimana mereka lebih legitimate. Misalnya semacam TPA (tim penilai akhir) melibatkan unsur masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1). [fik]

Baca juga:
Komisi II Tegaskan Tak Ada Ruang untuk Memperpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah
Demokrat Nilai Tim Penilai Akhir Penting dalam Rekrutmen Penjabat Kepala Daerah
PDIP Dukung Ide Pelibatan Masyarakat dalam Penujukkan Penjabat Kepala Daerah
Giliran PAN Usul Fit and Proper Test Penjabat Kepala Daerah
Wagub Riza Harap Penjabat Gubernur DKI Netral dari Kepentingan Politik

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini