Komisi II DPR: PDIP dan Golkar Ingin Proporsional Tertutup di RUU Pemilu
Merdeka.com - PDIP dan Golkar mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup dalam Rancangan Undang-undang tentang Pemilu yang sedang dibahas DPR. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa.
Saan mengatakan, ada dua alternatif sistem Pemilu legislatif yang dibahas. Pertama, secara proporsional tertutup dan proporsional terbuka.
Saan mengatakan, PDIP dan Golkar mendukung sistem proporsional tertutup dalam pandangan fraksinya. Khusus Golkar, masih membuka ruang menggabungkan dengan sistem lain.
"Yang ingin tertutup, itu jelas PDIP ingin tertutup. Kedua Golkar walaupun masih ada ruang untuk misalnya menggabungkan sistem varian lain," kata Saan dalam diskusi daring, Minggu (7/6).
Dalam sistem proporsional tertutup tak memberikan pilihan calon anggota legislatif yang akan melaju ke parlemen. Partai punya hak penuh menentukan Caleg untuk jadi anggota DPR.
Berbeda dengan sistem proporsional terbuka yang kandidat caleg akan bertarung secara terbuka dengan kandidat lain. Calon dengan suara terbanyak yang akan terpilih.
Saan mengatakan, fraksi selain Golkar dan PDIP mendukung sistem proporsional terbuka. Hanya Gerindra yang belum menyampaikan sikap secara verbal pada 6 Mei lalu.
"NasDem, PKB, PKS, Demokrat, dan juga saya yakin PAN itu tetap ingin sistem pemilu ini terbuka," kata Saan.
Politikus NasDem ini, menyatakan alasan mendukung sistem proporsional terbuka. Sistem ini dianggap memperkuat partisipasi publik karena membuka hak pemilih memilih anggota legislatif secara langsung dan terbuka.
"Yang kedua juga kita ingin menghindari tumbuhnya kembali elit partai di dalam menentukan calon-calon terpilihnya,"
Saan menegaskan, draf RUU Pemilu belum final. DPR masih akan membahas dan menunggu pandangan fraksi-fraksi. Terutama masalah yang kerap menjadi perdebatan seperti ambang batas parlemen, ambang batas presiden hingga sistem Pemilu.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Mengaku Masih Temukan Perubahan Suara Meski KPU sudah Umumkan Hasil Pemilu 2024
Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaYusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya
Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca Selengkapnya