Merdeka.com - Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini dikaitkan sejumlah pihak sebagai upaya mencari panggung untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun, baik Risma atau PDIP buru-buru membantah spekulasi tersebut.

Pilgub DKI dijadwalkan KPU digelar pada November 2024 serentak dengan pilkada lain. Namun, jadwal pelaksanaan tersebut digugat oleh pegiat pemilu seperti Perludem ke MK. Perludem mendorong agar Pilgub DKI bisa diselenggarakan pada tahun 2022.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengungkapkan, muncul aspirasi yang sejalan dengan para pegiat pemilu untuk menormalisasi pilkada pada 2022 atau 2023, salah satunya Pilkada DKI.

"Suara untuk menormalisasi Pilkada 2022 dan 2023 sudah muncul," kata Mardani saat dihubungi merdeka.com, Jumat (8/1).

Dia menjelaskan, KPU merujuk pada aturan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pada pasal 201 mengamanatkan Pilkada Serentak disatukan pada 2024, termasuk Pilkada DKI Jakarta. Aturan itu menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wali kota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.

"UU No 10 Tahun 2016 pasal 201 menyatakan semua pilkada serentak disatukan pada 2024. Jika ikut UU Pilkada saat ini tidak ada Pilkada serentak pada 2022 dan 2023," ujar dia.

Dengan adanya aturan itu, jabatan-jabatan tersebut akan kosong selama 2 tahun karena masa jabatan kepala daerah berakhir pada 2022. Demi mengisi kekosongan, diangkatlah penjabat gubernur, bupati dan Wali kota sampai terpilih kepada daerah baru pada Pilkada 2024.

Hal ini diakui Mardani menjadi alasan munculnya aspirasi untuk menggelar pilkada di 2022. Jika pilkada tetap digelar serentak 2024 dikhawatirkan banyak penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah.

"Salah satu alasannya jika tidak ada Pilkada 2022 dan 2023 akan ada banyak PLT di banyak daerah yang dapat mempengaruhi kualitas layanan Pemda pada rakyat karena kewenangan PLT beda dengan kepala daerah definitif," ujar dia.

Ketua DPP PKS itu menambahkan, saat ini sedang berlangsung revisi UU Pemilu untuk menyatukan UU Pemilu dan UU Pilkada. Dalam pembahasan tersebut, akan dibahas format dan waktu pelaksanaan pilkada serentak yang ideal,

"Tapi sedang berlangsung revisi UU Pemilu yg menyatukan UU Pilkada dan UU Pemilu," ungkap dia.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi mengatakan pembahasan revisi UU Pemilu saat ini masih berlangsung di Badan Legislasi DPR. Dia menyebut wacana pelaksanaan Pilgub DKI pada 2022 belum dibahas secara spesifik di Komisi II DPR.

"Belum ada pembahasan soal itu. Sekarang pembahasan RUU Pemilu masih di Baleg, jadi belum selesai," ujar Johan Budi.

Risma Menjawab Tudingan

Risma akhirnya menjawab tuduhan rekayasa bertemu tunawisma di Jalan Soedirman-Thamrin awal pekan ini. Dia menegaskan, tunawisma yang ia temui benar, tanpa ada rekayasa.

Politikus PDIP itu heran dengan tudingan rekayasa yang mengarah kepadanya. Sebab menurutnya, berdialog kepada tunawisma tersebut adalah hal yang spontan saat menuju kantor Kementerian Sosial.

"Ya saya gimana bisa setting itu, saya ndak kenal, saya tuh mau ke Jakarta ndak tahu mau ke mana, saya enggak hafal jalannya, ya gimana saya mau nyetting gitu yah," ujar Risma di Balai Kementerian Sosial, Bekasi, Jumat (8/1).

Risma menuturkan, kegiatan yang diperdebatkan oleh publik saat ini sejatinya telah dilakukan saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, imbuhnya, saat masih menjadi wali kota aktif memberi bantuan kepada tunawisma pernah dilakukan saat mengunjungi Jakarta.

"Jadi bukan jadi Menteri Sosial pun saya selalu perhatikan orang-orang seperti itu," tuturnya.

Blusukan Risma Dianggap Demi Pilgub DKI

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai tujuannya adalah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Dia mengatakan Risma sedang memberikan kritik terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dalam perspektif politik ada maksud di balik itu. Pertama dia tentu ingin memberikan kritik kepada Anies Baswedan bahwa di Jakarta masih banyak warga yang tidak mendapat perhatian, sementara Anies banyak memposting kemajuan Jakarta di media sosialnya," ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (7/12).

Kehadiran Risma dalam politik di Jakarta akan menjadi simbol perlawanan bagi pihak yang tidak menyukai Anies. Apalagi setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah dari Anies pada Pilkada 2017 lalu, tidak ada tokoh politik yang menghadapi Anies.

"Risma akan mengisi ruang kosong itu," kata Ujang.

Ujang memprediksi Anies akan bertarung dengan Risma di Jakarta pada Pilgub mendatang. Peta politiknya belum terbaca. Hanya saja harapannya, pertarungan politik di Ibu Kota nanti tidak diisi dengan kegaduhan.