Komisi II DPR: Muncul Suara untuk Menormalisasi Pilgub DKI di Tahun 2022

Jumat, 8 Januari 2021 16:56 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Komisi II DPR: Muncul Suara untuk Menormalisasi Pilgub DKI di Tahun 2022 Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini dikaitkan sejumlah pihak sebagai upaya mencari panggung untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Namun, baik Risma atau PDIP buru-buru membantah spekulasi tersebut.

Pilgub DKI dijadwalkan KPU digelar pada November 2024 serentak dengan pilkada lain. Namun, jadwal pelaksanaan tersebut digugat oleh pegiat pemilu seperti Perludem ke MK. Perludem mendorong agar Pilgub DKI bisa diselenggarakan pada tahun 2022.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengungkapkan, muncul aspirasi yang sejalan dengan para pegiat pemilu untuk menormalisasi pilkada pada 2022 atau 2023, salah satunya Pilkada DKI.

"Suara untuk menormalisasi Pilkada 2022 dan 2023 sudah muncul," kata Mardani saat dihubungi merdeka.com, Jumat (8/1).

Dia menjelaskan, KPU merujuk pada aturan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pada pasal 201 mengamanatkan Pilkada Serentak disatukan pada 2024, termasuk Pilkada DKI Jakarta. Aturan itu menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wali kota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.

"UU No 10 Tahun 2016 pasal 201 menyatakan semua pilkada serentak disatukan pada 2024. Jika ikut UU Pilkada saat ini tidak ada Pilkada serentak pada 2022 dan 2023," ujar dia.

Dengan adanya aturan itu, jabatan-jabatan tersebut akan kosong selama 2 tahun karena masa jabatan kepala daerah berakhir pada 2022. Demi mengisi kekosongan, diangkatlah penjabat gubernur, bupati dan Wali kota sampai terpilih kepada daerah baru pada Pilkada 2024.

Hal ini diakui Mardani menjadi alasan munculnya aspirasi untuk menggelar pilkada di 2022. Jika pilkada tetap digelar serentak 2024 dikhawatirkan banyak penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah.

"Salah satu alasannya jika tidak ada Pilkada 2022 dan 2023 akan ada banyak PLT di banyak daerah yang dapat mempengaruhi kualitas layanan Pemda pada rakyat karena kewenangan PLT beda dengan kepala daerah definitif," ujar dia.

Ketua DPP PKS itu menambahkan, saat ini sedang berlangsung revisi UU Pemilu untuk menyatukan UU Pemilu dan UU Pilkada. Dalam pembahasan tersebut, akan dibahas format dan waktu pelaksanaan pilkada serentak yang ideal,

"Tapi sedang berlangsung revisi UU Pemilu yg menyatukan UU Pilkada dan UU Pemilu," ungkap dia.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi mengatakan pembahasan revisi UU Pemilu saat ini masih berlangsung di Badan Legislasi DPR. Dia menyebut wacana pelaksanaan Pilgub DKI pada 2022 belum dibahas secara spesifik di Komisi II DPR.

"Belum ada pembahasan soal itu. Sekarang pembahasan RUU Pemilu masih di Baleg, jadi belum selesai," ujar Johan Budi.

Baca Selanjutnya: Risma Menjawab Tudingan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini