Koalisi Pemerintah Akui Ikuti Sikap Jokowi Tunda Pembahasan RUU Pemilu

Senin, 8 Februari 2021 16:06 Reporter : Ahda Bayhaqi
Koalisi Pemerintah Akui Ikuti Sikap Jokowi Tunda Pembahasan RUU Pemilu Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Partai koalisi pemerintah kini satu suara untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu di DPR RI. Partai koalisi pemerintah mengakui mengikuti sikap Presiden Joko Widodo.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sebagai partai koalisi pemerintah harus memiliki kesamaan pandangan dengan pemerintah. Golkar akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Pemilu.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI ini, ada diskusi antara Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik koalisi.

"Saya kira ada diskusi-diskusi yang sangat intensif antara pemerintah dengan pimpinan partai politik kami sehingga pada akhirnya kemudian sampai pada suatu kesimpulan kita akan menunda pembahasan revisi UU," ujar Doli dalam rilis survei Indikator secara daring, Senin (8/2).

Sekretaris Fraksi DPR RI Partai NasDem Saan Mustofa juga mengakui hal yang sama. Dia menjelaskan, dalam pembahasan RUU harus ada kesamaan pandangan antara DPR dan pemerintah.

Menurut Saan ada komunikasi dengan Istana terkait keputusan menunda pembahasan RUU Pemilu di koalisi. Koalisi pemerintah, kata dia, harus solid dalam mengawal perjalanan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Termasuk satu pandangan dan sikap terhadap RUU Pemilu.

"Kita juga tidak mau dalam koalisi terkait dengan kebijakan pemerintah sikapnya berbeda antara partai koalisi pendukung pemerintah," kata Saan.

Lebih jauh, Saan berharap penundaan ini bersifat sementara. Ke depan ada pertimbangan bersama mengapa RUU Pemilu ini harus dibahas.

"Mudah-mudahan ke depan pemerintah dan pimpinan partai bisa berdiskusi dengan pertimbangan baru. Tapi untuk saat ini kami mengikuti hasil keputusan pimpinan partai kami," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Sementara, PKB mengaku sejak awal tidak ada perbedaan sikap dengan pemerintah. PKB tidak mendukung perubahan jadwal Pilkada. Hanya saja, PKB ingin ada perubahan di teknis penghitungan suara yang memicu jatuh banyak korban petugas Pemilu saat Pilpres dan Pileg serentak 2019 lalu.

"Jadi tidak ada pengaruh misalnya kalau isu terakhir presiden minta ini minta itu, PKB tak ada pengaruhnya begitu. Andaikan bener presiden minta sebelum presiden minta PKB sudah clear posisi di situ," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim.

Sebelumnya, Golkar dan Nasdem yang gencar mendorong RUU Pemilu akhirnya memutuskan menunda pembahasan. Sikap ini baru belakangan berubah.

Presiden Joko Widodo bersikap menolak RUU Pemilu. Sebab menurut Jokowi sebaiknya undang-undang terkait kepemiluan tidak melulu diubah menjelang Pemilu.

Salah satu sikap tegas Jokowi adalah terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 bersama Pilpres dan Pileg. [ray]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini