KNPI Bantah Dukung Munaslub untuk Dorong Luhut jadi Ketum Golkar: Fitnah Kejam
Merdeka.com - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama membantah mendukung Munaslub Golkar untuk mendorong Luhut Binsar Pandjaitan menjadi ketua umum. Haris mengatakan, undangan KNPI mendukung Munaslub hanya fitnah.
"Viralnya selebaran dukungan Munaslub Partai Golkar pada acara yang akan diselenggarakan di Rakernas KNPI akhir Februari ini merupakan fitnah kejam terhadap organisasi KNPI," ujar Haris dalam keterangannya, Jumat (10/2).
KNPI merasa dirugikan karena telah dicatut. Haris mengatakan, fitnah tersebut telah mencemari nama baik KNPI.
"Upaya pelaku fitnah ini sangat tidak bertanggung jawab dan sudah mencemari nama baik organisasi KNPI, sangat dirugikan atas perbuatan fitnah ini," kata Haris.
Ia mencium gelagat upaya adu domba KNPI dengan Golkar melalui undangan tersebut.
"Jelas sekali ini merupakan tindakan adu domba KNPI dengan Pak Luhut Panjaitan, dan menyeret KNPI dalam praktik politik kotor, sebab KNPI selama ini terbangun sebagai rumah bersama kader muda lintas partai dan golongan" tegasnya.
Haris mendesak, pihak yang telah membuat fitnah untuk bertanggungjawab. Dia menegaskan sudah berjibaku membangun KNPI sehingga tidak ingin organisasi rusak karena kepentingan segelintir orang.
"Siapapun yang berbuat fitnah ini, kalian harus bertanggung jawab. Jangan rusak KNPI kepengurusan hasil Kongres Ternate dengan memanfaatkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu saja, saya bersama kawan-kawan pengurus bangun kejayaan KNPI dengan susah payah," tutup Haris.
Beredar undangan pernyataan sikap mendukung Luhut Binsar Pandjaitan menjadi ketua umum Golkar. Undangan yang disebar melalui WhatsApp itu mencatut Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan judul 'Save Golkar KNPI Mendukung Munaslub Golkar'. Tertulis agenda digelar pada 24-27 Februari di Ancol, Jakarta.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto santai menanggapi kabar Munaslub tersebut. Sebab KNPI bukan ormas pemilik suara di partai berlambang beringin.
"Jadi kita jelasin ormas Golkar ada berapa? KNPI ormas Golkar bukan? Ya sudah," ujar Airlangga di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (10/2).
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dewas KPK Vonis Firli Bahuri Langgar Etik, Ini Hal yang Memberatkan Putusan
Firli Bahuri dinyatakan terbukti bersalah melanggar etik karena bertemu dengan Eks Mentan SYL.
Baca SelengkapnyaHaris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas Kasus Dugaan Pencemaran Nama Luhut Pandjaitan
Majelis hakim menilai Haris dan Fatia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencemaran nama baik Luhut.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keji! PNS KPPN Cabuli dan Setubui Adik Ipar Bertahun-tahun, dari TK Hingga kini Berusia 23 Tahun
Setelah menahan ketakutan bertahun-tahun, korban akhirnya memberanikan diri melapor ke polisi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Hasil Sidang Etik Firli Bahuri 27 Desember
Tumpak mengatakan putusan hasil sidang etik tersebut sudah disepakati oleh seluruh anggota Dewas KPK. Termasuk tanggal sidang pembacaan putusan tersebut.
Baca SelengkapnyaKLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia
Atasi Konflik Harimau dengan Manusia, KLHK terjunkan penembak bius
Baca SelengkapnyaTerbongkar, Ini Sederet Harta Mewah Firli Bahuri yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Dewas KPK membeberkan sejumlah harta Firli Bahuri yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Baca SelengkapnyaHakim PN Garut Disumpah Serapah Kena Azab, Buntut Vonis Bebas Terdakwa Pembunuhan
Atas vonis itu, Majelis Hakim PN Garut memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan
Baca SelengkapnyaTKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran
TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya