KMP siap 'back up' Setnov, MKD sebut tak boleh ada arahan fraksi
Merdeka.com - Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bakal habis-habisan membela Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang etik yang akan digelar di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menanggapi ini, Ketua MKD Surahman Hidayat mengingatkan anggotanya. Meskipun anggota MKD perwakilan dari masing-masing fraksi, tak boleh ada intervensi fraksi di MKD.
"Tidak boleh ada arahan dari fraksi. Fraksi tidak boleh intervensi. Tak ada hubungannya dengan KMP. Bebas intervensi," kata Surahman di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/11).
Kasus yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto telah menyita perhatian publik. karena itu Surahman meminta anggota MKD mempertimbangkan agar sidang selanjutnya digelar terbuka.
"Banyak (desakan untuk terbuka). Ya termasuk itu nanti akan dibahas, ini banyak tuntutan (sidang terbuka). Saya kan pribadi tidak bisa (memutuskan), saya di tengah," tuturnya.
"Tergantung sensitivitas kasus. Masing-masing kan punya pandangan yang bervariatif. Proporsional. Nanti terserah anggota. Pokoknya kita mengarah pada yang lebih mendukung pada marwah dewan," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, akhir pekan lalu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengumpulkan Koalisi merah Putih (KMP) di kediamannya, Hambalang, Bogor. Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya menjelaskan bahwa rapat para petinggi KMP tersebut berbuah dukungan pada Setnov.
"KMP mendukung SN dalam kasus ini dengan tetap menghormati semua proses yang sedang dan akan berlangsung di MKD," kata Tantowi kepada merdeka.com, Jumat (20/11).
Tantowi menegaskan sikap partainya, kadernya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diinstruksikan serius mengawal kasus ini. Seperti diketahui ada beberapa perwakilan Golkar di MKD yaitu, Wakil Ketua MKD Fraksi Golkar Hardisoesilo, lalu Anggota MKD Fraksi Golkar Budi Supriyanto dan Dadang S Muchtar.
"Ketua Fraksi, Ade Komarudin memerintahkan kader Golkar di MKD untuk mengawal proses di lembaga etik tersebut. Kita lihatlah bagaimana hasilnya," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaKPK Dikabarkan Operasi Tangkap Tangan di Sidoarjo, Sejumlah ASN Diamankan
Walaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.
Baca SelengkapnyaKKP Bakal Tertibkan Bagan Tancap di Perairan Dadap Agar Tak Ganggu Ekosistem Laut
Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).
Baca SelengkapnyaKPK Terbitkan Sprindik Baru untuk Jerat Mantan Wamenkum HAM Eddy Hiariej
Ali menjelaskan keputusan penerbitan sprindik baru dalam penanganan kasus korupsi ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara beberapa waktu lalu.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Tegaskan Mahfud Lepas Jabatan Menko Polhukam Bukan soal Elektoral
Keputusan Mahfud cermin dalam menunjukkan etika dan keteladanan politik.
Baca Selengkapnya