Merdeka.com - Komisi III DPR belum menentukan sikap untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri yang baru Komjen Pol Badrodin Haiti. Hal ini bisa menjadi batu sandungan bagi Badrodin untuk menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.

Langkah ini justru diamini oleh politikus PDIP. Dalam rapat paripurna, dua anggota DPR dari PDIP yakni Masinton Pasaribu dan Henry Yosodiningrat melakukan interupsi meminta mendesak Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait pembatalan, calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.

"Presiden sudah mengajukan lagi surat lain. Karena ini negara hukum maka dalam konteks ini kita harus tegas menanggapi ini. Apa alasan pembatalan Budi Gunawan? Itu harus tau," kata Masinton, saat melayangkan intrupsi pada saat sidang paripurna pembukaan sidang tahun ketiga, Senin (23/3).

Masinton melanjutkan, apabila DPR menerima begitu saja pencalonan Badrodin Haiti dan melakukan fit and proper tes, maka sama saja pemerintah telah melakukan intervensi kepada DPR. Untuk itu dia mendesak, ketua DPR melakukan hak interpelasi kepada Jokowi.

"Maka untuk itu sebelum menindaklanjuti itu kita harus minta penjelasan soal pembatalan itu. Kita harus meminta penjelasan sejelas-jelasnya. Untuk itu kita minta penjelasan," tegasnya.

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi, pengusulan nama Badrodin menjadi calon Kapolri akan menjadi persoalan baru untuk DPR. Menurutnya, DPR memerlukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai status Budi Gunawan.

"Hal ini perlu diperjelas dahulu oleh presiden, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat 2 yang mensyaratkan presiden harus memberikan alasan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (24/3).