Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KLB Demokrat Putuskan Moeldoko Jadi Ketum

KLB Demokrat Putuskan Moeldoko Jadi Ketum KLB Demokrat. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Kongres Luar Biasa Partai Demokrat akhirnya dibuka di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) sore. Meski DPP Partai Demokrat menyatakan KLB tersebut adalah ilegal. Kongres tersebut mengusung tema 'Kembali ke Asal: Demokrat yang Demokratis'.

Dalam kongres tersebut, mereka menyatakan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner. Kongres Luar Biasa (KLB) menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Dalam KLB ini, peserta yang hadir mengusulkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Berdasarkan voting cepat, Moeldoko lebih banyak didukung daripada Marzuki. Sehingga diputuskan secara langsung Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa.

"Memutuskan menetapkan pertama calon ketua tersebut atas voting berdiri maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2021-2025," ujar pimpinan rapat Jhoni Allen Marbun di Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3).

Selain itu, Kongres Luar Biasa ini juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Jhoni Allen Marbun menyatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang diketuai AHY dinyatakan demisioner.

"Keputusan sidang KLB Partai Demokrat tentang demisioner DPP Partai Demokrat periode 2020-2021. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa KLB Partai Demokrat menyatakan kepengurusan DPP periode 2020-2021 yang diketuai Ketum AHY dinyatakan demisioner," tutur Jhoni.

Keputusan itu kata Jhoni, berlaku sejak ditetapkannya keputusan dari sidang KLB di Deli Serdang.

"Berlaku sejak tanggal ditetapkan di Deli Serdang Jumat (5/3) pukul 14.12 WIB," ucapnya.

DPP Demokrat Minta Perlindungan Hukum

Partai Demokrat meminta perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional dari digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). Demokrat mengirimkan surat permohonan itu kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam.

Seperti diketahui, sejumlah kader yang telah dipecat nekat menggelar KLB Demokrat hari ini. Sejumlah nama disiapkan menjadi calon ketua umum. Di antaranya, Moeldoko, Marzuki Alie dan Jhoni Allen Marbun.

"Menyikapi perkembangan situasi yang makin memburuk, ditandai oleh upaya penyelenggaraan KLB ilegal, pada hari Kamis, 4 Maret 2021, Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Jumat (5/3).

Surat itu ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya.

Alasan perlindungan hukum itu karena Demokrat sudah menyelenggarakan Kongres V pada 15 Maret 2020 di Jakarta. Kongres V itu dihadiri seluruh pemilik suara sah dari Ketua DPD, Ketua DPC, Ketua Organisasi Sayap yang terdaftar AD/ART dan pelaksanaannya mencapai kuorum.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Usai Salaman dengan AHY, Moeldoko: Namanya Rekan Satu Kabinet

Usai Salaman dengan AHY, Moeldoko: Namanya Rekan Satu Kabinet

Ini kali pertama Moeldoko bertemu dan bersalaman dengan AHY, usai konflik di Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Ungkap Alasan Absen di Pelantikan AHY Sebagai Menteri ATR

Moeldoko Ungkap Alasan Absen di Pelantikan AHY Sebagai Menteri ATR

Sebagai informasi, Moeldoko pernah ingin merebut Demokrat dari tangan AHY.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye

Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye

Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Moeldoko Minta PPATK Selidiki Dana PSN Masuk Kantong ASN-Politikus: Jangan Diam!

Moeldoko Minta PPATK Selidiki Dana PSN Masuk Kantong ASN-Politikus: Jangan Diam!

Moeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi: Jangan Buat Agenda Tidak Produktif

Moeldoko Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi: Jangan Buat Agenda Tidak Produktif

Moeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
Moeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan

Moeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan

Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu

Baca Selengkapnya
Reaksi AHY soal Moeldoko Tak Hadiri Pelantikan di Istana

Reaksi AHY soal Moeldoko Tak Hadiri Pelantikan di Istana

Moeldoko dan Demokrat sempat memanas beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Moeldoko Keras Bela Jokowi Buntut Jusuf Kalla Kritik Pedas Netralitas Presiden di Pilpres

VIDEO: Moeldoko Keras Bela Jokowi Buntut Jusuf Kalla Kritik Pedas Netralitas Presiden di Pilpres

Moeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Minta Kesehatan Petugas Pemilu Dijaga: Jangan karena Keteledoran Muncul Korban Besar

Moeldoko Minta Kesehatan Petugas Pemilu Dijaga: Jangan karena Keteledoran Muncul Korban Besar

Moeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Selengkapnya