Kisruh Internal Dinilai Membuat PPP Galau di KIB

Kamis, 6 Oktober 2022 07:18 Reporter : Ahda Bayhaqi

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Istimewa

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpeluang untuk menghitung kembali posisi di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam Mukernas di awal tahun 2023. PPP berpeluang keluar, ketika calon presiden yang diusung partai berlambang Kabah itu tidak bisa diperjuangkan di dalam koalisi.

Pengamat politik Khoirul Umam memandang, sikap PPP terlihat tidak solid dengan KIB karena kisruh internal pergantian ketua umum. Sejak Suharso Monoarfa digantikan Muhammad Mardiono di posisi ketua umum, PPP terlihat galau.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) ini melihat terjadi tarik ulur kepentingan di PPP.

"Itu mengindikasikan kegalauan akut di internal PPP. Kegalauan itu tidak lepas dari dinamika politik internal partainya, yang melibatkan tarik ulur kepentingan, baik kepentingan yang berasal dari internal maupun eksternal partai," ujar Umam kepada wartawan, Kamis (6/10).

PPP perlu segera merapatkan barisan untuk memitigasi kegalauan tersebut. Umam menilai, seluruh elemen PPP harus duduk bersama untuk mengkonsolidasikan kekuatan dan menyatukan cara pandang agar tidak salah langkah menentukan koalisi. Bila tidak, akan berdampak terhadap nasib elektoral PPP.

"PPP harus ingat, kesalahan menentukan pilihan koalisi membuatnya mengalami split ticket voting yang berdampak signifikan terhadap terdegradasinya suara PPP di sejumlah basis wilayah utamanya, di Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad mengusulkan KIB menggelar konvensi calon presiden. Hal ini dianggap dapat menyolidkan kekuatan KIB untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Kenapa KIB tidak adakan konvensi mencari capres cawapres potensial? bisa menjaring atau menentukan sosok capres yang menjadi daya tarik, ini menjadi apa yang ditawarkan KIB. Entah dari salah satu ketua partai misalnya Pak Airlangga," kata Nyarwi.

2 dari 3 halaman

Menurutnya, dinamika koalisi KIB masih sangat longgar. Sehingga membuka peluang partai-partai di dalam KIB menghitung kembali posisinya di koalisi. Perlu adanya menemukan kecocokan sosok calon presiden dan calon wakil presiden.

"Peluang koalisi KIB ini di tengah perkembangan kandidasi capres sangat dinamis, masih sangat longgar, pasti ada dinamika dalam masing-masing partai apakah akan bertahan, di KIB atau mulai memikirkan koalisi yang sudah ada," tuturnya.

Begitu juga bila ada partai lain yang diajak bergabung dengan KIB. Harus ada daya tarik supaya ada penambahan anggota baru.

"Kecenderungannya, apa yang daya tarik KIB sehingga Demokrat atau partai lain mau bergabung. Kalau dilihat kan KIB kan cukup solid, cukup untuk mengusung kandidasi pasangan capres cawapres, memenuhi kriteria presidential threshold," lanjut Nyarwi.

3 dari 3 halaman

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, Mukernas PPP yang akan digelar awal tahun depan akan membahas posisi partai di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Hal itu akan dibahas jika calon presiden hasil Mukernas tidak dapat diperjuangkan di dalam koalisi.

Arsul mengatakan, Mukernas akan mendengar aspirasi kader PPP siapa calon presiden yang akan diusung. Selain itu juga membahas posisi PPP di KIB bila nama yang muncul tidak bisa diperjuangkan di koalisi.

"Mau tidak mau harus mendengarkan dari semua pemegang saham di situ siapa? Nanti kira-kira yang paling satu kuat itu siapa dukungannya disuarakan dalam Mukernas," kata Arsul kepada wartawan dikutip Rabu (5/11).

"Yang kedua tentu kemudian apakah ini mungkin atau tidak diperjuangkan di koalisi PPP di KIB itu," jelasnya.

Maka dari itu, terbuka juga peluang PPP untuk keluar dari KIB. "Di politik yang tetap itu hanya perubahan itu sendiri," sambung Arsul.

Namun, untuk saat ini posisi PPP tetap bersama KIB. Arsul menegaskan, belum ada struktur PPP yang meminta partai untuk keluar dari PPP.

"Saat ini saya katakan belum, tidak ada struktur PPP yang meminta agar pengurus pusat DPP keluar dari KIB. Tidak ada sampai sekarang," katanya. [cob]