Merdeka.com - Isu reshuffle kabinet jilid II kembali menyeruak ke permukaan. Sejak akhir 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang kencang dikabarkan bakal segera melakukan perombakan kabinet demi memaksimalkan kinerja pemerintah.

Kabar ini menguat ketika Jokowi tiba-tiba mengundang sejumlah ketua umum partai pendukung pemerintah ke Istana pada Rabu (30/3). Di antaranya, Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh bertemu secara bergiliran.

Sinyal kabinet bertambah kencang dengan adanya surat teguran yang dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi dinilai mengeluarkan aturan yang justru menyengsarakan para nelayan.

Sejumlah nama memang sudah lama disebut akan diganti oleh Jokowi. Namun reshuffle tak kunjung datang meski ada PAN dan Partai Golkar yang bergabung dengan pemerintah baru-baru ini.

Sebuah sumber di internal Partai Golkar mengakui jika Jokowi dalam waktu dekat ini memang akan melakukan perombakan kabinet. Perombakan kabinet dilakukan untuk mengakomodir kekuatan politik baru yang masuk.

"(Menko Polhukam) Luhut bahkan sudah meminta agar ARB (Aburizal Bakrie) segera menggelar munas," kata sumber itu.

Paling tidak, menurut informasi, Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada Juni dua bulan mendatang. Jokowi juga sudah menjamin akan mengakomodir PAN dan Golkar dalam reshuffle jilid II itu. Sayang, sampai saat ini, belum ada nama-nama yang diajukan Ical untuk menjadi menteri.

Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) juga memberikan sinyal bahwa Jokowi melakukan reshuffle menunggu munas Golkar. Sampai saat ini, munas Golkar belum dapat dipastikan kapan digelar. Terlebih, ada putusan MA yang menguatkan jika kepengurusan Golkar hasil munas Bali pimpinan Ical sah secara hukum.

Ical mengaku tak masalah jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet saat ini juga. Tak perlu menunggu Golkar menggelar munas.

"Kalau reshuffle sekarang tidak apa-apa," ujar Ical usai menggelar pertemuan dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di Kantor DPP PKS, Kamis (31/3).

Menurut Ical, Golkar mendukung pemerintah bukan berarti ingin mendapatkan posisi. Karena itu, dia menyatakan tak masalah kalaupun pemerintah harus melakukan reshuffle saat ini juga.

"Dukung pemerintah bukan dapat posisi," kata Ical.