Kirim APBD ke Kemendagri, Ahok disebut keblinger diancam interpelasi
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap mengirimkan APBD DKI Jakarta versi e-budgeting ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal surat edaran yang dikeluarkan Mendagri Tjahjo Kumolo mengenai wewenang DPR tidak masuk sampai satuan tiga.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar menilai, tafsiran terhadap surat edaran tersebut 'keblinger'. Sebab, surat yang mencantumkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal wewenang dewan tersebut tidak pas.
"Terkait dengan MK, saya rasa kami bisa membaca itu. Dan putusan itu hanya berlaku untuk APBN. Kalau APBN itu banyak itemnya, bisa sampai jutaan, makanya tidak mungkin masuk sampai satuan tiga," jelas Fahmi saat dihubungi, Senin (23/2).
Sehingga ini jauh berbeda dalam pembahasan APBD DKI Jakarta. Sebab dalam putusan MK sendiri tidak mengatur hingga tingkat DPRD atau tingkat daerah. Dia mencontohkan, pembahasan yang dilakukan di Komisi E DPRD DKI Jakarta soal pendidikan.
"Kartu Jakarta Pintar (KJP) kami tanya berapa jumlah siswa? 600 ribu siswa. Jumlah hibah untuk KJP? Rp 3 triliun. Berapa satu siswa terima?? Rp 2,5 sampai Rp 3 juta pertahun. Kalau dipukul rata? Rp 2,7 juta pertahun. Kali 600 ribu siswa. Hasilnya itu cuma Rp 1,35 triliun. Lantas sisanya buat apa? Kok gak boleh dibahas?" ujarnya.
Fahmi mengharapkan, Pemprov DKI Jakarta lebih terbuka dalam melihat persoalan. "Meniadakan hak budgeting dewan adalah pelanggaran. Saya akan melawan. Saya akan menggunakan hak saya untuk angket," tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memutuskan untuk mengirim APBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa persetujuan DPRD DKI Jakarta.
Pengiriman sepihak ini membuat DPRD DKI Jakarta geram dan berencana mengajukan interpelasi dan menurunkan Ahok dari posisinya. Namun Ahok menantang agar dewan melaksanakan niat mereka. Sebab dirinya yakin dengan memegang teguh electronic budgeting (E-budgeting).
"Saya lebih baik tersingkir dari Gubernur daripada ditipu terus. Saya tantang DPRD kok nggak jadi interpelasi saya, impeachment saya," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/2).
Dia menjelaskan, sebagai pemimpin pemerintahan dirinya enggan dipermainkan oleh legislatif. Sebab ini bukan kali pertama DPRD DKI Jakarta bermain dalam pengajuan dana program di APBD.
Suami Veronica Tan ini mencontohkan, kasus truk sampah yang diberikan oleh Tahir Foundation. Pengadaan truk sampah tiba-tiba menghilang dalam APBD DKI Jakarta 2013. Padahal dalam pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta anggaran tersebut telah disepakati.
"Truk sampah itu tiba-tiba hilang duitnya pas sampai ke Mendagri. Sudah hilang 2013, ya sudah di 2014 keluarin sudah pesan di e-katalog. APBD diketik DPRD hilang setengah duitnya di APBD- P. Ini karena nggak ada e-budgeting," terangnya.
Ahok menduga, anggaran yang dipotong tersebut masuk dalam beberapa program yang dimainkan oleh DPRD. Hal ini menyebabkan penggunaan anggaran tidak tepat guna dan sasaran. Namun tahun ini dirinya tidak ingin lagi tertipu.
"Saya orang paling sabar sebetulnya. Saya nahan diri. Dulu nggak ada e-budgeting, semua depan saya sopan-sopan tapi begitu dikirim ke Mendagri berkasnya muncul-muncul. Saya lagi berantem sama DPRD, kenapa nggak interpelasi saya. Duit DKI banyak tapi keluarnya nggak pas. Mendagri sekarang nggak mau terima tanpa tanda tangan DPRD. Di DPRD oknumnya nggak mau e-budgeting. (Makanya kita lagi) Berantem sekarang," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaDiberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaKemendagri Sentil Satker Pemda: Harus Inisiatif Eksekusi Anggaran, Jangan Cuma Agenda Rutin Saja
Safrizal ZA kumpulkan satker Pemda Seluruh Indonesia, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaGerindra Tak Lihat Ada Anggota DPR Keliling Minta Tanda Tangan untuk Hak Angket
Waketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya