Merdeka.com - Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) masih konsisten meminta Khofifah Indar Parawansa segera mundur sebagai Menteri Sosial. Bahkan, FK3JT juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil sikap tegas mereshuffle Khofifah yang berniat maju Pilgub Jawa Timur 2018.

Jika tidak, kata Ketua FK3JT Fahrurrozi, wibawa Jokowi sebagai presiden akan tercederai. "Untuk itu Presiden Jokowi, berharap untuk mereshuffle," terang Gus Fahrur, sapaan akrab Fahrurrozi, Selasa (5/12).

Desakan ini bukan kali pertama disampaikan FK3JT. Dalam setiap kesempatan, seperti pada 23 Oktober lalu misalnya. FK3Jt juga meminta hal yang sama: Khofifah harus segera mundur dari Menteri Sosial dan Ketum PP Muslimat NU. Kemudian 7 November, melalui Forum Silaturahmi Ibu Nyai Kampung, mereka juga mendesak Khofifah melepas jabatannya.

"Agar Pak Jokowi tidak dianggap berpihak pada calon tertentu yang sementara ini, Insya Allah kiai kampung akan mendeklarasikan Pak Jokowi untuk menjadi presiden yang akan datang (Pemilu 2019)," sambungnya.

FK3JT pernah deklarasi mendukung Gus Ipul di Pilgub Jatim 2018.

Menurut Gus Fahrur, posisi Khofifah yang masih menjabat Menteri Sosial sekaligus bakal calon gubernur sangat rancu. "Seperti Pacitan (bencana alam) kemarin, apakah beliau menjadi Menteri Sosial atau menjadi calon gubernur?" tanyanya.

Meski bantuan sosial di Pacitaan yang dilakukan Khofifah mengatasnamakan Kementerian Sosial bukan pribadi, Gus Fahrur tetap menilai bantuan sosial itu rancu. "Itu terus terang di mata masyarakat sangat-sangat membingungkan," tegasnya.

Gus Fahrur juga menyinggung status bakal calon gubernur yang diusung PDIP dan PKB, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Menurutnya, status Gus Ipul yang juga pejabat negara, sebagai wakil gubernur Jawa Timur tidak ada masalah, cukup mengambil cuti.

"Saya kemarin dapat WA (WhatsApp) dari media online, itu ada nama Pak Anom (Anom Surahno) dari Biro Hukum (Pemprov Jatim) yang mengatakan, bahwasannya seorang wakil gubernur tidak harus mundur jika ingin mencalonkan gubernur. Karena beliau tidak termasuk TNI/Polri dan PNS," akunya.

Mengacu pada aturan, Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyebut, pejabat publik yang maju Pilkda tidak harus mundur dari jabatannya, kecuali anggota DPR, DPRD, DPD, TNI/Polri, dan PNS. Sementara menteri meminta izin presiden selaku atasannya.

Aturan ini juga tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan kepala daerah. "Menteri tidak termasuk itu (aturan), sehingga sebaiknya secara moral kepada Bu Khofifah, bagaimanapun sesuatu itu 'benangnya' sangat tipis soal etika," nilainya lagi.

Maka, Gus Fahrur mendesak Presiden Jokowi segera mereshuffle Khofifah sebelum tanggal 20 Desember, yang mana pada saat itu akan digelar Hari Kesetiawanan Sosial Nasional (HKSN) di Jawa Timur dengan menggunakan anggaran negara.

"Saya berharap Pak Presiden Jokowi (segera mereshuffle Khofifah sebelum tanggal 20 Desember). Terus terang Pak Presiden juga menjadi kebanggaan kiai kampung juga, jangan sampai terkontaminasi oleh imej di masyarakat jika tidak segera mereshuffle Ibu Khofifah sebagai Menteri Sosial," kata dia.

Sekadar diketahui, Pilgub Jawa Timur 2018 nanti, akan diikuti Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak.

Para kandidat ini, semuanya tercatat aktif sebagai pejabat negara. Gus Ipul (Saifullah Yusuf) menjabat sebagai wakil gubernur sedangkan Anas masih menjabat sebagai bupati Banyuwangi. Pun begitu dengan Khofifah, masih menjabat Menteri Sosial dan Ketum PP Muslimat NU, dan Emil menjabat bupati Trenggalek.

Pasangan Gus Ipul-Anas diusung PDIP (19 kursi) dan PKB (20 kursi), kemungkinan juga akan didukung PKS (6 kursi). Sementara Khofifah-Emil Dardak diusung Demokrat (13 kursi), Golkar (11 kursi), dan Hanura (2 kursi). Sedangkan PPP dan NasDem, meski disebut-sebut akan mendukung Khofifah, hingga hari ini belum memberikan rekomendasinya.