Merdeka.com - Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebut pernyataan Wasekjen DPP PDIP, Ahmad Basarah tidak elegan. Saat Rakor PDIP di Surabaya, Minggu (4/3) lalu, Basarah mengatakan, hubungan politik antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Khofifah telah putus sejak mundur sebagai Menteri Sosial.

"Pilkada bukan hanya di Jawa Timur saja, menarik-narik presiden (dalam urusan Pilgub Jatim) menurut saya kurang elegan," tegas Khofifah usai blusukan di Pasar Kapasan, Surabaya, Selasa (6/3).

Ketua umum PP Muslimat NU ini kembali menegaskan, sebaiknya jangan mendowngrade kewibawaan presiden dalam urusan Pilkada.

"Tentu itu tidak elegan. Tugas seluruh warga negara (tanpa kecuali) adalah tetap menjaga wibawa presiden," tegas mantan Menteri Sosial ini lagi.

Untuk itu, alumnus Fisip Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini mengajak seluruh komponen bangsa menempatkan diri secara proporsional. "Karena hal-hal seperti itu membuat kenegarawanan kita sangat menentukan untuk menempatkan secara proporsional."

Lantas bagaimana soal dukungan Barisan Relawan Jokowi for Presiden (Bara JP) dan Pro Jokowi (Projo) untuknya?"What do you think? Tapi kan tidak harus menarik-narik wibawa presiden," sergah Khofifah.

Seperti diketahui, dalam Rakor PDIP untuk Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno di Surabaya pada Minggu lalu, Basarah mengaku, partainya memiliki strategi khusus untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 di Pilgub Jawa Timur. Strategi kampanye itu adalah menjadikan pencapresan Jokowi di 2019 satu paket dengan pasangan Gus Ipul-Puti di 2018.

Tak hanya itu, Basarah juga secara sepihak memutus hubungan politik antara presiden dengan warga negaranya, dalan hal ini Khofifah Indar Parawansa yang telah resmi menjadi warga negara biasa sejak mundur sebagai Menteri Sosial.

"Tidak ada pasangan lain yang didukung Jokowi dalam Pilgub Jatim selain Gus Ipul dan Puti. Sebelumnya ada informasi beredar, yang mengaitkan Pak Jokowi dengan Ibu Khofifah. Karena itu kami tegaskan, sejak Ibu Khofifah mundur dari Kabinet sebagai Menteri Sosial, maka otomatis hubungan politik beliau dengan Pak Jokowi juga sudah terputus," tegas Basarah waktu itu.

Pernyataan Basarah ini juga mengundang reaksi beberapa kalangan. Salah satunya pengamat politik asal Unair Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman yang menganggap PDIP tidak percaya diri mengusung Gus Ipul-Puti dengan membawa-bawa nama presiden dalam urusan Pilgub Jawa Timur.

"Ketergantungan kandidat terhadap dukungan presiden, memperlihatkan lemahnya confidence (kepercayaan) dari calon tersebut terhadap kekuatan konsepsi dan kapasitas dari pasangan maupun tim untuk mandiri dalam merebut hati dan pikiran konstituen," papar Airlangga, Senin (5/3) kemarin.

Klaim dukungan presiden secara terbuka yang dilakukan PDIP terhadap kandidat saat kampanye, merupakan pernyataan tidak elok. "Itu adalah pernyataan untuk down grading presiden yang notabenenya milik rakyat seperti, menyatakan bahwa presiden intervensi Pilgub yang seharusnya menghormati suara rakyat," katanya menyayangkan.