Ketum PAN: Tidak Adil Sembako dan Pendidikan Dipajaki

Senin, 14 Juni 2021 15:44 Reporter : Purnomo Edi
Ketum PAN: Tidak Adil Sembako dan Pendidikan Dipajaki Zulkifli Hasan usai bertemu Sri Sultan HB X. ©2021 Merdeka.com/Purnomo Edi

Merdeka.com - Rencana pemerintah menarik PPN ke sembako dan pendidikan mendapatkan kritikan banyak pihak. Salah satunya dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan memastikan bahwa partainya akan menolak rencana PPN sembako dan pendidikan. Penolakan ini disampaikan Zulkifli usai bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, Senin (14/6).

"Saya memastikan PAN menolak dengan keras rencana menaikkan pajak PPN dan pajak sembako maupun pendidikan," kata Zulkifli.

"Kalau benar itu rencana (pajak sembako dan pendidikan diajukan ke DPR RI), seluruh fraksi di DPR RI pasti menolak rencana tersebut," tegas Zulkifli.

Zulkifli membandingan rencana penarikan pajak untuk sembako dan pendidikan ini. Zulkifli pun membandingkan dengan penurunan pajak untuk kendaraan bermotor dan rumah.

"Sungguh tidak adil kalau sembako dan pendidikan dipajaki. Sementara beli rumah dan mobil diturunkan pajaknya," tutup Zulkifli.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun menjelaskan latar belakang perubahan ketentuan PPN tersebut, khususnya terkait informasi mengenai PPN untuk sembako dan jasa pendidikan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan, perubahan ketentuan PPN ini dilatarbelakangi beberapa hal. Pertama, karena adanya distorsi ekonomi disebabkan tax incidence, sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor.

Selain itu, juga disebabkan pemungutan pajak yang ada saat ini dinilai tidak efisien serta pemberian fasilitas seperti saat ini memerlukan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB) Pajak dan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) yang menimbulkan biaya administrasi.

Neilmaldrin juga menjelaskan perubahan ini untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih adil.

"Saat ini kurangnya rasa keadilan karena atas objek pajak yang sama, yang dikonsumsi oleh golongan penghasilan yang berbeda, sama-sama dikecualikan dari pengenaan PPN," jelas Neilmaldrin dalam media briefing pada Senin (14/6/2021).

Dia pun menyoroti kondisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain di dunia. Tarif PPN di Indonesia termasuk rendah yakni 10 persen. [ray]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini