Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketum PAN: Di UU Pemilu, partai besar ingin habisi partai kecil

Ketum PAN: Di UU Pemilu, partai besar ingin habisi partai kecil zulkifli hasan di bandung. ©2017 Merdeka.com/andrian salam

Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) abstain saat pengambilan keputusan lima isu krusial RUU Pemilu. Hal ini salah satu yang membuat hubungan partai koalisi pemerintah dengan menjadi tak harmonis.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan, sikap itu dilakukan karena PAN memahami persoalan sistem konversi suara yang diatur dalam RUU Pemilu dapat mematikan partai menengah ke bawah, termasuk partainya.

"RUU Pemilu itu nasib partai-partai. Mungkin teman-teman yang lain belum paham betul apa itu sainte lague, apa itu kuota hare. Kami memahami betul sainte lague itu bisa mematikan partai kita," kata Zulkifli usai mengisi acara seminar di gedung Bank Bukopin, Jakarta, Selasa (25/7).

Dalam RUU Pemilu akhirnya disahkan sistem konversi suara menggunakan metode sainte lague. Metode ini yang disetujui oleh PDIP, PKB, NasDem, Golkar, Hanura, PPP dan PKB. Sementara Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN ingin kuota hare dan presidential trheshold nol persen.

Kata dia, di dalam draf tersebut, tercatat bahwa partai-partai besar ingin mematikan partai kecil dan menengah dengan menggunakan sistem konversi saint lague. Oleh sebab itu, PAN sebagai salah satu partai besar tidak sependapat akan hal itu.

"Awalnya itu kan drafnya partai-partai besar ingin menghabisi partai-partai kecil dan menengah. Nah termasuk kami itu lah di kuota hare jadi kunci, makanya kami tidak sependapat," ujar ketua MPR RI tersebut.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Istana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini

Istana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini

Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Hormati Pemilu, Bapanas Bakal Hentikan Bantuan Pangan untuk Sementara Waktu

Bapanas hentikan pemberian bantuan pangan sementara dalam rangka menghormati pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

Pengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah

"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"

Baca Selengkapnya
AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket

AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu

Baca Selengkapnya
Mengejutkan, Ini Perolehan Suara PSI dan PPP di Pemilu 2024

Mengejutkan, Ini Perolehan Suara PSI dan PPP di Pemilu 2024

KPU mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat

Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.

Baca Selengkapnya