Ketum Golkar: Indonesia Harus Keluar dari Middle Income Country
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto berbicara mengenai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dia mengatakan, dengan UU tersebut bisa membawa Indonesia keluar dari negara middle income country.
"Partai Golkar juga berperan aktif sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah yang kemarin dalam pembahasan sekaligus pengesahan undang undang cipta kerja dan ini adalah tujuannya agar kita bisa keluar dari negara berpenghasilan menengah atau middle income country, di dalam middle income country biasanya tidak bisa bersaing di dalam terkait dengan gaji tenaga kerja, ada yang lebih rendah yaitu lower income country," katanya saat pidato di HUT ke-56 Golkar, Rabu (21/10) malam.
Menurutnya, reformasi struktural harus dilakukan melalui UU Cipta Kerja. Dia bilang, negara Indonesia harus keluar dari jebakan middle income country dan juga tak boleh kalah dalam produktifitas dan teknologi.
"Tapi kalau kita lihat di produktifitas kalah, dan teknologi kalah dengan negara yang lebih maju sehingga jebakan middle income country harus diselesaikan dan salah satunya melakukan reform struktural melalui undang undang cipta kerja," tuturnya.
Airlangga pun mengapresiasi Ketua Fraksi Golkar DPR RI yang telah menjalankan pembahasan UU Cipta Kerja di parlemen. Kemudian, ia berterima kasih kepada pimpinan DPR yang telah mengesahkan UU sapu jagat tersebut.
"Dan partai Golkar berterimakasih kepada pimpinan DPR yang telah memimpin rapat pleno DPR dan juga sudah mengetok undang-undang pada 5 Oktober," ucapnya.
Menko Perekonomian itu juga mengucapkan terima kasih kepada Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mensosialisasikan file lengkap UU Cipta Kerja kepada lembaga internasional. Dia juga berterima kasih atas kerja partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Dan ditambah lagi yang pertama memberi Pak Menko Marinves file lengkap terkait dengan undang undang Ciptaker dan itu disampaikan Pak Menko Marinves ke lembaga lembaga yang lain sehingga lembaga internasional seperti World Bank pun berubah pandangannya sesudah membaca secara lengkap," tuturnya.
"Jadi kami terimakasih kepada seluruh partai Golkar yang bekerja keras untuk bangsa dan negara bersama sama dengan partai partai politik pendukung bapak Presiden Jokowi dan Bapak Maruf Amin untuk menjalankan program-program pembangunan," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi Akhirnya Ungkap Tiga Tantangan Besar Ekonomi Indonesia 2024, Ini Detailnya
Tantangan berat ketiga berasal dari disrupsi teknologi yang memberikan tekanan besar di sektor ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Kaget Lulusan S2 dan S3 Indonesia Kalah dari Vietnam dan Malaysia
Jokowi bakal menggelontorkan anggaran agar populasi produktif S2 dan S3 di Indonesia bisa meningkat drastis.
Baca SelengkapnyaKata Cak Imin soal Jokowi Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu Jelang Pemilu 2024
Cak Imin mengatakan, cara kerja sesuai selera tak bisa dilanjutkan lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Sinergi TNI-Polri Mutlak: Hilangkan Ego Sektoral
Jokowi menilai Indonesia berpeluang besar untuk menjadi negara maju dan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaCak Imin soal Ketua KPU Disanksi Langgar Etik Berat: Jangan Main-Main dengan Demokrasi dan Etika
Menanggapi sanksi Ketua KPU, Cak Imin meminta semua pihak jangan bermain-main dengan demokrasi dan etika di Indonesia.
Baca Selengkapnya