Merdeka.com - Ketua Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta mengatakan, audiensi dengan KPU dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah hal. Termasuk kabar yang menyebut pihaknya menghalangi penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Dia mengakui bahwa PDIP terpukul oleh kabar tersebut. Karena itu, pihaknya perlu memberikan penjelasan kepada sejumlah pihak termasuk KPU.

"Karena PDIP sedang dapat pukulan keras, tapi tanpa data. Contoh bagaimana kami disebut menghalang-halangi penggeledahan. Wong dia nggak bawa surat penggeledahan kok," kata dia, di KPU, Jakarta, Kamis (16/1).

Kabar tersebut, kata dia, membangun persepsi negatif tentang Partai berlambang Banten moncong putih tersebut.

"Sehingga kami terpukul kalau PDIP dianggap membangkang, melawan petugas penggeledahan," tugas dia.

Ketua KPU Arif Budiman mengatakan, audiensi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh KPU dengan sejumlah pihak. Juga dari pihak partai politik.

"Dari peserta pemilu siapapun, dari institusi mana pun kalau mengajukan permohonan audiensi kita atur jadwalnya. Sepanjang KPU ada waktu, pasti langsung bisa diterima," tandasnya.