KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Ketua Pansus sebut keabsahan Pemilu diragukan jika pakai UU lama

Senin, 10 Juli 2017 15:21 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Ilustrasi Pemilu. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Pengambilan keputusan isu-isu krusial terutama ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) masih mengalami jalan buntu. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan apabila isu-isu krusial itu terus mandek kemungkinan bakal dikembalikan ke UU Pemilu lama.

Menurutnya, jika UU lama kembali digunakan akan menimbulkan implikasi politik yang luas. Semisal, masyarakat akan meragukan asas konstitusionalitasnya.

"Konsolidasi demokrasi yang kita tunggu-tunggu lima tahun tapi kemudian ada persoalan ketika membuat regulasinya itu yang menurut kami sebaiknya dihindari karena implikasi politiknya itu, ya nanti pemilu bisa orang ragukan," kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Lukman meluruskan pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebut pelaksanaan Pemilu 2019 akan menggunakan UU lama apabila terus 'deathlock'. UU lama akan digunakan sebagai implikasi jika RUU Pemilu yang tengah dibahas tidak selesai.

"Saya sudah klarifikasi benar sama pemerintah tentang kemungkinan kembali pada UU lama atau melalui Perppu, itu lebih kepada implikasi," tegasnya.

Ditambahkannya, empat dari lima isu krusial bisa diselesaikan pada rapat Pansus Pemilu hari ini. Apabila empat isu krusial disepakati, RUU Pemilu bisa langsung ditandatangani. Sedangkan, satu isu krusial lagi soal ambang batas pencalonan presiden akan dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli mendatang untuk diputuskan.

"Sudah, bisa. Kalau Pansus menyepakati menandatangani naskah, presiden threshold diserahkan ke paripurna, tetap bisa ditandatangani," pungkas Lukman. [dan]

Topik berita Terkait:
  1. RUU Pemilu
  2. Pemilu
  3. Jakarta
  4. Pemilu 2019
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.