Merdeka.com - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Adang Daradjatun mengingatkan kepolisian dan kejaksaan hati-hati dalam memproses laporan terhadap anggota dewan atau bakal calon legislatif.
Adang mengatakan, akan banyak surat kaleng sampai laporan palsu yang bertujuan untuk mendiskreditkan anggota dewan atau bakal calon legislatif menjelang Pemilu 2024. Laporan polisi itu menjadi alat politik menyerang bakal calon legislatif menjelang pemilu.
"Realita di lapangan banyak sekali surat kaleng hoaks dan sebagainya terus terang saja akhirnya merugikan anggota dewan yang sudah berada duduk sebagai anggota dewan atau bakal calon dewan yang namanya mulai dikeluarkan masing-masing partai," ujar Adang ketika sosialisasi di DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/3).
Adang mengungkap modus menjatuhkan lawan politik dengan laporan polisi biasa dipakai jelang Pemilu 2024. Laporan palsu sengaja dibuat dan menggunakan media untuk menyebarluaskannya.
"Pada saat itu setelah orang melapor yang belum sempat diperiksa oleh penyidik ternyata sudah diberitakan media. Akhirnya orang dilaporkan itu baru bakal calon saja namanya sudah tercemar. Kasian, akhirnya ditanya oleh istrinya kenapa oleh ditanya anak cucu," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.
Namun laporan yang masuk ke kepolisian itu biasanya tidak terbukti saat gelar perkara. Kemudian laporan tersebut akhirnya dihentikan.
Maka dari itu, Adang meminta polisi berhati-hati menerima laporan masyarakat yang berbau politis.
"Saya titip kepada aparat penegak hukum esensinya pada saat menjelang 2024 setiap laporan ini tidak masuk media dulu sebelum hasil penyidikan bahwa kasus itu benar adanya," jelas anggota DPR Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Adang menyarankan kalau pada akhirnya laporan yang dibuat tidak terbukti kebenarannya, bisa dilaporkan balik karena membuat laporan palsu.
"Pada umumnya surat kaleng atau orang itu sendiri itu datang ya nanti kalau tidak terbukti periksa lagi saja membuat laporan palsu jadi ada keengganan atau ketakutan untuk orang sembarangan membuat laporan atau mengirimkan surat kaleng menjelek-jelekan Anggota DPR atau DPRD ataupun menjelang 2024 ini teman-teman bakal calon anggota DPR," ujar Adang.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com [gil]
Baca juga:
Dianggap Perjuangkan Etika Lembaga, 27 Anggota DPR Terima Penghargaan dari MKD
Diduga Langgar Etik soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Bambang Pacul Dilaporkan ke MKD
Peran MKD dinilai bergeser akibat UU MD3
MKD sayangkan putusan MK soal pasal pemanggilan anggota DPR
MKD jamin laporan 4 anggota DPR soal hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet diproses adil
Nama Azis Syamsuddin Masuk dalam Dakwaan, MKD Tunggu Putusan Pengadilan
Aksi Sosial Dedi Disebut Overlapping, Sampai Dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan
Advertisement
8 Parpol Parlemen Ambil Langkah Hukum jika MK Putuskan Sistem Pemilu Coblos Partai
Sekitar 5 Jam yang laluPDIP Ungkap Golkar, PAN, PKB dan Perindo Prioritas untuk Diajak Koalisi
Sekitar 5 Jam yang laluPPP Usulkan 2 Nama Cawapres Ganjar ke PDIP, Salah Satunya Sandiaga?
Sekitar 6 Jam yang laluJawab Panglima TNI, Mahfud Beri Tips Jaga Netralitas saat Kawal Pejabat Maju Pemilu
Sekitar 6 Jam yang laluKPU Godok Aturan Sumbangan Dana Kampanye dalam Bentuk Uang Elektronik
Sekitar 6 Jam yang laluDi Depan Pemred Media, Jokowi Akui Cawe-Cawe untuk Kepentingan Negara
Sekitar 6 Jam yang laluSandiaga Bakal Bertemu PKS Besok: Masih Dalam Penjajakan
Sekitar 8 Jam yang laluPKB Soroti Motif Denny Indrayana Bocorkan Informasi Sistem Pemilu Coblos Partai
Sekitar 8 Jam yang laluSandiaga Uno Ada di 'Persimpangan', Bingung Pilih PKS atau PPP
Sekitar 8 Jam yang laluTeka Teki 10 Cawapres untuk Ganjar Pranowo
Sekitar 9 Jam yang laluPDIP Balas Kekhawatiran SBY soal 'Chaos' Politik: Pemimpin Tidak Perlu Menakut-nakuti
Sekitar 9 Jam yang laluPDIP Minta Denny Indrayana Tanggung Jawab Ungkap Sumber Info soal Sistem Pemilu
Sekitar 10 Jam yang laluPanglima Yudo Tanya soal Pengamanan Kepala Daerah Maju Pemilu Lagi, Ini Kata Mahfud
Sekitar 10 Jam yang laluMahfud MD Jawab Tudingan Pemerintah Lambat Selesaikan Kasus Hukum
Sekitar 8 Jam yang laluSurvei Populi Center: Citra Polri Mulai Membaik Pascakasus Ferdy Sambo
Sekitar 10 Jam yang laluKompolnas soal Ancaman Pidana Penyebar Video WNA Nakal: Itu Ajak Warga Jaga Kantibmas
Sekitar 12 Jam yang laluVIDEO: Kapolda Pastikan Mario Dandy Tersangka Pencabulan AG, Hukuman Makin Berat
Sekitar 15 Jam yang laluSurvei Populi Center: Citra Polri Mulai Membaik Pascakasus Ferdy Sambo
Sekitar 10 Jam yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 5 Hari yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluSekuat Tenaga Ferdy Sambo Ingin Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluMenakar Peluang Kasasi Diajukan Putri Candrawathi, Mengurangi atau Perberat Hukuman?
Sekitar 5 Hari yang laluMembaca Peluang Ferdy Sambo Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluSekuat Tenaga Ferdy Sambo Ingin Lolos dari Hukuman Mati
Sekitar 6 Hari yang laluFerdy Sambo, Putri Candrawathi dan Kuat Maruf Ajukan Kasasi ke MA
Sekitar 1 Minggu yang laluIntip Liburan Ronny Talapesy Pengacara Bharada E di Luar Negeri, Sosok Istri Disorot
Sekitar 1 Bulan yang laluPermohonan Banding Kandas, Ricky Rizal Tetap Dihukum 13 Tahun Penjara
Sekitar 1 Bulan yang laluFerdy Sambo Tak Hadir di Sidang Putusan Banding Vonis Mati
Sekitar 1 Bulan yang laluIndonesia Kirim 1,5 Juta Dosis Vaksin Pentavalent untuk Nigeria, Nilainya Rp30 Miliar
Sekitar 1 Hari yang laluVaksin Influenza pada Ibu Hamil Bisa Berikan Kekebalan Tubuh pada Janin
Sekitar 4 Hari yang laluAdvertisement
Advertisement
Dicky Budiman
Peneliti dan Praktisi Global Health Security Griffith University AustraliaMemaknai Pencabutan Status Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19
AM Hendropriyono
Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami