Ketua KPU sebut anggaran pilkada serentak naik Rp 3 triliun wajar
Merdeka.com - Anggaran Pilkada serentak tahun ini mengalami kenaikan hingga 40 persen. Namun KPU menilai kenaikan anggaran Rp 3 triliun masih dalam batas kewajaran. Awalnya, KPU hanya menganggarkan Rp 4 triliun, namun naik jadi Rp 7 triliun.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mengatakan, kenaikan anggaran dalam pilkada kali ini merupakan keniscayaan. Menurut dia, anggaran disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pilkada di daerah.
"Kenaikan anggaran karena keniscayaan bukan karena KPU mau mendapatkan dana untuk pengelolaan. KPU di daerah yang melakukan, mereka yang tahu kebutuhannya. Sudah ada pedomannya," jelas Husni di Gedung C Kemendagri, Jakpus, Rabu (3/6).
Husni menjelaskan, sudah menjadi kewajiban KPU memasukkan anggaran untuk kampanye. Pemerintah juga dalam anggaran tidak bisa mengabaikan begitu saja, sebab peraturan anggaran telah dijelaskan dalam UU no 8 tahun 2015. Kalau pemerintah lari, sama saja pemerintah melanggar UU.
Pilkada serentak periode pertama akan dilaksanakan untuk pemilihan 269 kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bipati dan wakil bupati serta 36 pemilihan walikota dan wakil walikota.
"Tahun ini data diketahui dari satu sumber. Dulu dua sumber dari KPU dan Pemerintah Daerah. Itu menjadi kesulitan untuk melakukan sinkronisasi," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Ingatkan KPUD: Jaga Kemurnian Suara Pemilih Dari TPS Sampai Rekapitulasi Nasional
Pemilu 2024 sudah memasuki tahapan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Angkat Bicara soal Viral Gaji KPPS Rp1,2 Juta Sehari
Besaran gaji petugas KPPS bukanlah dihitung perhari, karena pendapatan tersebut dipakai bekerja dalam satu bulan.
Baca SelengkapnyaTerseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaKPU Ajak Perwakilan Asing Lihat Langsung Pemungutan dan Perhitugan Suara Pemilu
Para peserta akan diajak KPU RI melihat langsung pemungutan dan penghitungan suara.
Baca SelengkapnyaBawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran
DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Akibat pelanggaran tersebut
Baca SelengkapnyaAlur Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia, Ketahui Jenis-Jenisnya
Berikut alur penyelesaian sengketa Pemilu di Indonesia beserta jenis-jenisnya.
Baca SelengkapnyaKPU: Pengawasan Presiden Berkampanye Jadi Kewenangan Bawaslu
Bahkan jika ada menteri yang cuti untuk berkampanye juga diawasi Bawaslu.
Baca Selengkapnya