Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto memastikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah selesai. RKUHP tinggal menunggu pengambilan keputusan tingkat I oleh DPR dan pemerintah.

"Sudah selesai, tinggal ketok. Itu sudah selesai," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Dia mengatakan, DPR tergantung pemerintah kapan ingin mengambil keputusan terhadap RKUHP. Pemerintah memberikan sinyal RKUHP ini akan diambil keputusan pada Juni.

Soal pengesahan di bulan Juni, kata politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini, DPR hanya tinggal menunggu sikap pemerintah. Ia yakin, RKUHP akan menjadi sebuah mahakarya.

"Kalau DPR sudah selesai, sudah sepakat mau disahkannya kapan. Orang ini nanti masterpiece kok," ujar Ketua Bappilu PDIP ini.

Menurutnya, RKUHP tidak perlu ada lagi pembahasan. Bila ada perubahan maka perlu digelar kembali rapat, tetapi Pansus RKUHP sudah dibubarkan.

"Sudah disepakati. Kalau ada perubahan mesti rapat lagi. Pansusnya udah bubar itu," terangnya.

Bambang melihat pemerintah belum akan mengambil langkah pengesahan RKUHP dalam waktu dekat karena alasan politis. Maka itu, ia mengajak semua pihak menunggu saja dari pemerintah.

"Menurut saya argumennya sih politik. Jadi tunggu sebentar lagi. Kalau mereka bilang Juni, ya Juni," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menyebut RKUHP paling lambat disahkan menjadi undang-undang pada Juni 2022. Kata dia, pemerintah sudah berkomunikasi dengan intensif terkait pengambilan keputusan RKUHP yang sempat tertunda akhir masa jabatan DPR periode sebelumnya.

"Jadi soal KUHP itu, berulang kali kami katakan bahwa itu sudah persetujuan tingkat pertama. Dan kami sudah bertemu intensif dengan Komisi III sebagai mitra Kementerian Hukum dan HAM, paling lambat Juni sudah harus disahkan," jelas Eddy dalam rapat Panja RUU TPKS, Senin (4/4).