Merdeka > News

Ketua Komisi III DPR: Revisi UU ITE dan KUHP Sangat Krusial Dilakukan Bersamaan

Sabtu, 20 Maret 2021 18:04 Reporter : Ahda Bayhaqi
Ketua Komisi III DPR: Revisi UU ITE dan KUHP Sangat Krusial Dilakukan Bersamaan Ketua Komisi III DPR Herman Hery. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menilai revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat krusial dilakukan secara bersama, khususnya menyangkut konstruksi pencemaran nama baik.

"Dari kacamata Komisi III DPR, selain merevisi UU ITE seperti pasal 27 misalnya, revisi KUHP juga menjadi sesuatu yang krusial sebab konstruksi pencemaran nama baik juga diatur di KUHP," kata Herman saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (20/3).

Hal itu dikatakannya menyikapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberi perhatian pada Pasal 27 UU ITE yang selama ini dianggap bermasalah.

Herman mengatakan dinamika beberapa tahun terakhir, UU ITE memang tidak bisa dipungkiri telah menyebabkan pro dan kontra di masyarakat.

Menurut dia, aspirasi masyarakat terkait revisi UU ITE turut menambah krusialnya pengesahan RUU KUHP yang sempat tertunda untuk disahkan pada pengambilan Keputusan Tingkat II.

"Jika melihat fenomena hukum belakangan ini, seperti misalnya pemidanaan dalam UU ITE. Aspirasi publik atas revisi UU ITE ini membutuhkan juga revisi pada KUHP, khususnya terkait konstruksi pasal pencemaran nama baik," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengakui bahwa UU ITE sudah menjadi perhatian Presiden Jokowi karena sudah banyak masyarakat yang mengadu telah menjadi korban UU tersebut khususnya Pasal 27.

Hal itu dikatakan Mahfud saat bertemu pengacara Hotman Paris Hutapea di Jakarta, Sabtu.

Mahfud menjelaskan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan jajarannya untuk mengkaji dan melihat urgensi dilakukannya revisi UU ITE dan pemerintah telah membentuk tim pengkaji. [bal]

Baca juga:
Survei Indikator: 57,3 Persen Anak Muda Setuju UU ITE Direvisi
Tim Kajian UU ITE akan Minta Masukan Direktorat Siber Bareskrim
Dengar Curhat Korban, Mahfud MD Tegaskan Presiden Ingin UU ITE Direvisi
Politikus NasDem Sarankan UU ITE Direvisi Menyeluruh
DPR

Virtual Police Periksa Netizen Komen 'Taunya Cuma Dikasih Jabatan' di Akun Gibran
Virtual Police Periksa Netizen Komen 'Taunya Cuma Dikasih Jabatan' di Akun Gibran
Ditolak Polisi, Laporan Demokrat Kubu Moeldoko Terganjal SOP Penanganan Kasus ITE
Ditolak Polisi, Laporan Demokrat Kubu Moeldoko Terganjal SOP Penanganan Kasus ITE
Aliansi Masyarakat Sipil Pertanyakan Ketegasan Negara Terkait Revisi UU ITE
Aliansi Masyarakat Sipil Pertanyakan Ketegasan Negara Terkait Revisi UU ITE
Pakar Nilai Presiden Jokowi Perlu Terbitkan Perppu Pencabutan UU ITE
Pakar Nilai Presiden Jokowi Perlu Terbitkan Perppu Pencabutan UU ITE
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Revisi UU ITE
  3. RUU KUHP
  4. Jakarta
  5. Dewan Perwakilan Rakyat
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Kemenhub Rilis Aturan Baru Tarif Ojek Online, Batas Atas di Jakarta Rp2.700 per Km
image

Menko Luhut: Utang Pemerintah Hanya Rp7.000 Triliun, Paling Kecil di Dunia
image

Perangi Israel Sejak 1981, Siapa Sebenarnya Kelompok Jihad Islam Palestina?
image

Kemandirian Ekonomi Untuk Masa Depan Bangsa

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi