Ketua Komisi III DPR heran KPK takut diawasi dewan pengawas

Selasa, 16 Februari 2016 15:03 Reporter : Al Amin
Ketua Komisi III DPR heran KPK takut diawasi dewan pengawas Pelantikan pimpinan KPK. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Revisi Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai pro kontra. DPR ngotot membahas lima poin yang akan direvisi mulai dari nilai atau batasan perkara yang diusut KPK, kewenangan penyadapan, dewan pengawas, kewenangan menerbitkan SP3, dan penyelidik dan penyidik independen. Di sisi lain, kalangan aktivis tak henti bersuara menyerukan penolakan terhadap revisi UU KPK.

Salah satu yang jadi sorotan adalah keberadaan dewan pengawas. Poin ini menuai pro kontra karena dikhawatirkan fungsi dewan pengawas akan berbenturan dengan pimpinan KPK. Dewan pengawas juga punya peran dan wewenang besar, termasuk pemberian izin untuk melakukan penyadapan.

Ketua Komisi III Bambang Soesatyo heran dengan sikap pimpinan KPK menganggap revisi UU untuk melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Dia juga heran dengan kekhawatiran adanya dewan pengawas.

"Soal Dewan Pengawas, kita balik tanya, kok takut sih diatur? Kalau Dewan Pengawasnya Mahfud MD dan Buya Safii, Din Syamsuddin, siapa yang meragukan? Apa mereka bisa diintervensi, saya enggak yakin," kata Bambang dalam diskusi yang digelar MMD Initiative di Jakarta, Selasa (16/2).

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menyinggung poin lain yakni pemberian wewenang pada KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3). SP3 dikhawatirkan jadi ajang barter penanganan kasus korupsi. Tapi Bamsoet punya pandangan berbeda. KPK perlu diberi wewenang menerbitkan SP3 supaya adil.

Terkait kewenangan penyadapan, Bamsoet menuturkan, selama ini KPK dianggap kerap melakukan pelanggaran. KPK melakukan penyadapan meski hanya satu komisioner yang menandatangani.

"Padahal SOP-nya tidak boleh, harus lima komisioner. Penyalahgunaan ini rentan terjadi."

Politikus Partai Golkar ini menyebut revisi UU KPK sebagai barang panas. Meski begitu, Bamsoet meminta masyarakat tidak berburuk sangka terhadap DPR terkait revisi UU KPK.

"Tapi percayalah, semangat DPR tidak ada satu pun yang punya niat pelemahan," ucapnya. [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini