Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tak persoalkan pendirian Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Namun Moeldoko mewanti, KAMI tak ganggu stabilitas politik Tanah Air.

Mendengar itu, Ketua Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani menantang balik Moeldoko. Yani meminta Moeldoko menunjukan bagian mana dari gerakan KAMI yang dinilai mengganggu stabilitas politik.

"Kalau memang ada, yang mana yang dikategorikan langkah dan perbuatan KAMI mau mengganggu stabilitas politik. Yang mana? Dia harus tunjukan dan buktikan dong yang mana jangan membuat pernyataan umum," ujar Yani ketika dihubungi, Kamis (1/10).

Yani mengatakan, tidak mengerti yang mana dari gerakan KAMI yang dianggap Moeldoko mengganggu stabilitas politik. Apakah itu dari maklumat atau pandangan KAMI selama ini.

"Seharusnya jelasin saja yang mana, yang mana antara maklumat KAMI atau tuntutan yang dianggap mengganggu stabilitas, kalau semua pandangan harus sepihak itu namanya pemerintah otoritarian, diktator itu," ucapnya.

Baca Konstitusi

Mantan Politikus PPP itu menyarankan, Moeldoko belajar lagi konstitusi. KAMI bergerak berdasarkan partisipasi masyarakat yang dijamin undang-undang dasar.

KAMI menegaskan bukan gerakan politik, melainkan gerakan moral. Bahkan KAMI tidak membentuk sebagai organisasi masyarakat.

"Pak Moeldoko harus belajar lagi membaca yang baik konstitusi kita seperti itu dalam undang-undang yang ada," kata dia.

Pernyataan Moeldoko itu patut dipertanyakan apakah mencerminkan pendapat Presiden Joko Widodo. Sebab, Menkopolhukam Mahfud MD juga tak mempermasalahkan gerakan KAMI.

"Saya tidak tahu apakah pendapat pak Moeldoko bagian mencerminkan pendapat presiden Jokowi. Kalau itu mencerminkan pendapat pak Jokowi kami menyesalkan seperti itu," ucapnya.

KAMI tak gentar dengan pernyataan Moeldoko tersebut dan bakal terus bergerak meski banyak pihak yang menghadang.

"Kita tahu walau dimana-mana menghadang kita ngerti polanya sama, pola dihadang tapi diselidiki ada indikasi berbayar ada pengakuan dan sebagainya. Tapi buat kami tidak akan menghentikan langkah KAMI dalam apa yang kami pandang itu sebagai yang kami kemukakan. Kami tidak marah dengan kawan-kawan yang melakukan aksi itu," pungkasnya.

Peringatan Moeldoko

Sebelumya, Moeldoko menanggapi normatif hadirnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Namun, dia mengingatkan agar KAMI tidak menganggu stabilitas politik Indonesia.

"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," kata Moeldoko dalam keterangan persnya, Kamis (1/10).

Menurut dia, KAMI berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Moeldoko mengakui bahwa pembentukan sebuah gerakan tidak dilarang sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.

"Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujarnya.

Dia menilai, pembentukan gerakan KAMI tak perlu ditanggapi berlebihan. Kendati begitu, Moeldoko menekankan bahwa negara memiliki kalkulasi apabila gerakan itu menganggu stabilitas politik.

"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," jelas Moeldoko.