Ketua Fraksi PDIP DPR: Konsep Besar Dewan Kolonel untuk Bantu Puan
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan tidak ada struktur Dewan Kolonel secara resmi di partai. Tidak ada struktur tersebut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai (AD/ART).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto meluruskan pembentukan Dewan Kolonel yang diusulkan anggotanya Johan Budi Sapto Pribowo. Kata Utut, sebutan Dewan Kolonel hanya sebuah penyemangat. Konsep besarnya tetap untuk mendukung pencapresan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Kalau kami inikan cuma ya mas Johan Budi memberikan julukan supaya semangat kalau konsep besarnya kan membantu mbak Puan," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9).
Utut mengaku tidak masalah dengan keberadaan Dewan Kolonel tersebut. Namun, dia mengaku enggan mengomentarinya lebih lanjut.
"Udahlah kalau itu biarin aja. Saya enggak menjawab nama dan peristiwa. Saya menjawab kenapa ini kenapa itu," kata Wasekjen PDIP ini.
Dia pun tak mau menjawab apakah seluruh PDIP telah mendukung Puan sebagai calon presiden atau tidak.
"Itu wilayahnya pak Sekjen yang jawab saya lebih ke DPR RI," ujar Utut.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Dewan Kolonel yang dibentuk anggota Fraksi PDIP DPR RI hanya guyonan politik. Hasto telah mengkonfirmasi ke Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto. Hasto menegaskan, Dewan Kolonel tidak ada dalam struktur partai.
"Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal dewan pimpinan pusat partai, dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel," ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (21/9).
Hasto mengatakan, Dewan Kolonel juga tidak ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
"Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengomentari pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal estafet kepemimpinan.
Baca SelengkapnyaHasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.
Baca SelengkapnyaPernyataan Hasto dinilai jauh dari kesan dan sikap seorang kader partai politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca Selengkapnya