Ketua DPR tandatangani pembahasan RUU Tax Amnesty
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipastikan segera membahas rancangan undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Terlebih, Ketua DPR Ade Komarudin mengaku telah menandatangani rencana pembahasan rancangan UU tersebut.
Menurut Akom, pembahasan RUU Tax Amnesty akan dimulai di Komisi XI DPR. Komisi bidang keuangan itu akan rapat dengan perwakilan pemerintah, yakni Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
"Kemarin sore telah saya tandatangani untuk segera membahas dan malam tadi saya bertemu dengan Ketua Komisi 11 Ahmadi Noor Supit. Dan selanjutnya kita serahkan sepenuhnya secara keseluruhan kepada Komisi 11 yang mendapatkan tugas dari pengganti Bamus," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/4).
Akom mengklaim, rencana pembahasan RUU Tax Amnesty hampir dihadiri semua perwakilan fraksi dan pimpinan. Dalam rapat itu, dihadiri oleh 8 fraksi dari 10 partai yang ada di parlemen.
"Dan kemarin rapat dihadiri oleh semua pimpinan fraksi kuorum ya," ucapnya.
Dalam rapat rencana pembahasan RUU itu, Akom mengakui memang ada kesalahpahaman antar anggota DPR. Namun, Akom menegaskan, semuanya berakhir dengan kesepakatan dan rencana pembahasan RUU Tax Amnesty bisa dilanjutkan.
"Yang jelas kemarin ada missed dari sekretariat jenderal. Sudah sepakat kemarin hari sebelumnya untuk rapat tahu-tahu biasa ada di bawah kesekjenan ada missed. Ya sudah tapi tetap akhirnya berlangsung Alhamdulillah cukup ya," tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengandalkan kebijakan pengampunan pajak untuk menambah penerimaan negara tahun ini. Dalam RUU Tax Amnesty, pemerintah menjanjikan penghapusan pajak terutang, sanksi adminitrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana perpajakan dengan membayar uang tebusan.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaAwal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaSidang Putusan Perkara PHPU Pilpres 2024 Tetap Digelar Tanggal 22 April
Per hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaAda 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDitanya Susunan Kabinet Koalisi Prabowo, AHY: Ini Pertanyaan yang Ditanya oleh Semua
KIM menghormati proses perhitungan suara yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
Baca Selengkapnya