Ketua DPR sepakat rumah dinas ditiadakan dan diganti uang tunjangan
Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet mengatakan saat ini pemerintah tak perlu lagi mempermasalahkan soal rumah dinas untuk para anggota DPR di tahun depan. Rencananya, kata Bamsoet, rumah dinas akan diganti dengan uang tunjangan pengganti rumah dinas.
"Jadi periode depan tidak perlu disediakan rumah dinas bagi anggota DPR, jadi dilakukan seperti Pemda DKI dengan diberikan uang pengganti tunjangan rumah dinas. Itu lebih efektif dan lebih murah, karena percuma juga, banyak anggota DPR yg gak menempati rumah dinas," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/4).
Bamsoet belum menjelaskan secara spesifik berapa dana yang akan diajukan untuk menggantikan rumah dinas. Dia menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah.
"Kita serahkan kepada pemerintah. Kita kita enggak punya harapan apa apa, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Enggak ada kurang lebih, kaya jual beli saja," ujarnya.
Menurut politisi Golkar ini, biaya perawatan rumah dinas sangatlah besar. Karena itu, tambahnya, perlu rumusan formulasi baru untuk menghemat dana rumah dinas.
"Nah kita di pimpinan pemerintah tidak perlu memikirkan soal rumus lagi. Biaya pemeliharaan dari tahun ke tahun sangat tinggi sekali," tandasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek tersebut berada di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
intinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca SelengkapnyaBTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaSelain rumah dinas Erik, KPK juga menyasar menggeledah rumah pribadi Bupati Labuhanbatu itu.
Baca SelengkapnyaSetiap golongan rumah dinas, ditempati anggota TNI sesuai dengan jabatannya.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengatakan, bansos adalah uang rakyat yang disahkan oleh DPR RI.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca Selengkapnya