Ketua DPR: Saya pertaruhkan jabatan kalau ada rakyat masuk penjara karena kritik DPR

Kamis, 15 Februari 2018 15:23 Reporter : Sania Mashabi
Ketua DPR: Saya pertaruhkan jabatan kalau ada rakyat masuk penjara karena kritik DPR Golkar tunjuk Bambang Soesatyo sebagai ketua DPR. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR dan DPD dan DPRD (RUU MD3) menimbulkan polemik. Sebab, UU MD3 dianggap membuat DPR memiliki super power. Di pasal 122 huruf K, MKD bisa melaporkan setiap orang yang merendahkan anggota parlemen. Dalam pasal 122 huruf K berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan lembaga yang dipimpin masih membutuhkan kritik dari masyarakat. Dia siap lengser dari jabatannya jika ada masyarakat yang masuk penjara karena mengkritik DPR.

"Saya pertaruhkan jabatan saya Kalau ada rakyat termasuk wartawan yang kritik DPR, lalu dijebloskan ke penjara," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/2).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menegaskan bahwa kritikan adalah vitamin bagi parlemen. Terlebih lagi, kata dia, tidak perlu menjadi anggota DPR untuk bisa mempidanakan pihak yang melakukan fitnah atau penghinaan karena semua itu juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Sebagai mantan ketua komisi III dan wartawan yang bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan UU Pers, saya paham dan tahu persis, mana kritik, mana penghinaan dan fitnah," ungkapnya.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal 122 huruf K menyebutkan akan menindak pihak yan merendahkan marwah anggota atau lembaga DPR.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menegaskan Pasal 122 huruf K di UU MD3 bukannya membuat DPR menjadi antikritik.

"Kita perlu DPR ini harus melakukan fungsi pengawasan dari kita." Kemungkinan kita mau antikritik yang kita mengkritik dan memberi pengawasan kepada pemerintah," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2). [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini