Ketua DPR minta pemerintah proaktif urus WNI ditangkap di Turki
Merdeka.com - Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) mendesak pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) agar proaktif membantu penanganan masalah penangkapan 2 mahasiswa Indonesia,yang dituduh otoritas Turki terlibat dengan jaringan Fethullah Gulen. Akom menilai, masalah ini mesti secepatnya diselesaikan agar kedua mahasiswa itu bisa segera dibebaskan dan melanjutkan proses belajarnya di negara tersebut.
"Saya berharap, Kemenlu bisa proaktif mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua mahasiswi kita di Turki. Mereka sekarang memerlukan campur tangan negara atas masalah yang dihadapinya, agar mereka bisa seperti sedia kala, belajar dengan baik," ujar Akom di Gedung DPR RI Senayan, Jumat (19/8).
Akom yakin jika para mahasiswa Indonesia yang sedang berada di luar negeri tujuannya murni hanya untuk mengejar pendidikan mereka. Tuduhan keterlibatan para mahasiswa Indonesia oleh otoritas Turki itu, diyakini Akom sebagai sebuah ketidaksengajaan, karena berbagai kegiatan pendidikan yang mereka jalani di negara dengan intensitas gejolak politik yang tinggi tersebut.
"Semua mahasiswi dan mahasiswa di luar negeri tugasnya untuk belajar. Saya yakini mereka tidak mengetahui dengan baik apa yang menimpa mereka sebelumnya. Apakah itu di asrama 'dipengaruhi oleh Gulen' sang tokoh Turki yang diduga sebagai dalang dari kudeta, beberapa waktu yang lalu," ujar Akom.
"Yang pasti, negara harus beri perlindungan serta proaktif agar dapat keluar dari masalahnya. Dengan diplomasi Kemenlu, saya rasa hal ini bisa diselesaikan dengan baik," pungkasnya.
Diketahui, Kementerian Luar Negeri RI mengaku pihaknya mendapat informasi, perihal penangkapan 2 orang mahasiswi Indonesia oleh aparat keamanan Turki. Keduanya diamankan, karena diduga terkait dengan jaringan Fethullah Gulen, yang dituduh sebagai otak dari kudeta militer pada pertengahan Juli lalu.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Libur Akhir Tahun, 291 Ribu Lebih WNI Tinggalkan Indonesia
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, menyiagakan 603 personel.
Baca SelengkapnyaMinta Jadi WNI, Enam Pengungsi Rohingya Ajukan Pembuatan KTP di Disdukcapil Makassar
Satu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca Selengkapnya93 Mahasiswa Jadi Korban, UNJ Ungkap Kasus TPPO Modus Magang Ferienjob di Jerman Dikenalkan Dosen Universitas Jambi
Polisi telah menetapkan lima tersangka terkait kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Kampus di Makassar Disebut Masuk Daftar Program Ferienjob ke Jerman yang Diduga TPPO
Wakil Rektor I Bidang Akademik Unismuh Makassar Abd Rakhim Nanda membantah mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program kerja paruh waktu Ferienjob.
Baca SelengkapnyaGiliran Universitas Bung Karno Keluarkan Petisi Tolak Penyalahgunaan Kekuasaan di Pemilu 2024
KPU, Bawaslu, DKPP serta organ yang berada di bawahnya diinginkannya bersikap independen
Baca SelengkapnyaMembedah KJMU, Program Pemprov DKI yang Bikin Was-Was Mahasiswa
Pemprov DKI Jakarta diisukan mencoret sejumlah nama mahasiswa dari keluarga miskin sebagai peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Baca SelengkapnyaDibisiki Kelas Kurang, Jokowi Bangun Kampus II Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Habiskan Rp200 M
Saat ini, ada 17.000 mahasiswa dengan 11 fakultas di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Baca Selengkapnya