Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengakui RUU KUHP (RKUHP) masih memiliki banyak kelemahan. Hal ini ia katakan saat rapat konsultasi bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi membahas RKUHP di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).

"Akan tetapi tentu sebagai naskah UU yang fundamental dan kompleks. Selayaknya sebagai legislasi RUU KUHP mungkin juga mengandung berbagai kelemahan," katanya.

Kendati demikian, dia menegaskan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau menguji kelemahan dalam pasal RKUHP. Salah satunya melalui proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena kesadaran kita semua bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kelemahan yang kami lakukan dalam menyusun RUU KUHP hanya bisa diselesaikan melalui berbagai pintu, di antaranya melalui MK," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini kembali mengingatkan alasan pembuatan RKUHP. Diantaranya untuk penyederhanaan undang-undang.

"Kami hanya ingin menjawab keinginan Pak Presiden bahwa undang-undang seharusnya simpel. Untuk itu, RKUHP ini adalah jawabannya sebagai buku induk UU Hukum Pidana maka nanti akan ada beberapa UU yang bisa kita hapuskan, semua menginduk pada KUHP. Sehingga ke depan UU kita lebih simpel dan cepat dalam pengambilan keputusan," jelasnya.

"Kita susun ini, tujuh presiden tidak selesai, 19 Menteri Hukum dan HAM tidak selesai, dan ini kita di ujung apakah kita selesaikan," tandas Bamsoet.