Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilgub Bali yang menetapkan I Made Mangku Pastika -Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) sebagai pemenang. Partai banteng yang mengusung AA Ngurah Puspayoga-Dewa Sukrawan (PAS) itu pun menyatakan akan menggugat penetapan KPU Bali itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, hingga kemarin, rencana gugatan itu tak kunjung didaftarkan PDIP ke MK. Padahal, sesuai aturan, pendaftaran sengketa pilkada paling lambat diajukan H+3 penetapan KPU, atau untuk kasus Pilgub Bali berarti hari ini, Rabu (29/5).

Anggota tim pemenangan PAS, Gung Tri, menyatakan pihaknya akan mendaftarkan gugatan hari ini. "Tim sudah jalan dari Bali," kata Gung Tri kepada merdeka.com semalam.

Ketua Departemen HAM DPP PDIP ini menjelaskan, setidaknya terdapat setidaknya 17 TPS bermasalah di Kabupaten Karangasem.

"Sisa surat suara dibagi di antara saksi dan dicoblos, TPS menang mutlak 100% (Pasti-Kerta), mark-up kartu suara, dan intimidasi terhadap saksi," kata perempuan asli Bali ini.

Gung Tri menambahkan, pihaknya juga menemukan banyak perhitungan lembar C-1 yang tidak sesuai dengan rekapitulasi di tingkat desa dan kecamatan. "Rekapitulasi PPS dan PPK bermasalah," ujar dia.

Selain mengajukan gugatan ke MK, kata Gung Tri, pihaknya juga akan mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyangkut perilaku dan sikap KPU Kabupaten dan Propinsi.

"Menyatakan pleno terbuka, tetapi yang diizinkan masuk hanya saksi. Bahkan di Jembrana hanya satu saksi yang diizinkan. Penjagaan sangat ketat, yang hendak memasuki area diseleksi," ujar dia.

"KPU kabupaten juga tidak mengindahkan permintaan untuk mengkaji ulang pengaduan dan keberatan saksi. Artinya tiap jenjang rekapitulasi yang seharusnya menjadi mekanisme koreksi bila ada kesalahan di tingkat bawahnya, tidak berfungsi," imbuh Gung Tri menambahkan pihaknya sudah siap dengan bukti-bukti yang akan diajukan ke MK.

Seperti diketahui, suara PAS dan Pasti-Kerta, sesuai rekapitulasi yang dilakukan KPU hanya terpaut 996 suara. Pasangan Pasti-Kerta meraih 1.063.734 suara, sedangkan PAS yang diusung PDIP memperoleh sebanyak 1.062.738 suara.

Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, mengatakan langkah mengajukan sengketa hasil Pilgub Bali ke MK adalah tepat.

"Kalau beda suara dalam pemilukada sangat tipis seperti cagub Bali dan cawako Palembang tentu sebaiknya dibawa ke MK demi menghormati dan menyalurkan aspirasi pemilih," ujar Jimly.