Merdeka.com - Hari pertama Kongres V PAN sempat diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu karena batas waktu pendaftaran peserta Kongres PAN yang telah habis tapi masih ada yang bisa mendaftar sampai dugaan panitia menyalahi aturan.

Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Farazandy Fidinansyah mengatakan para voters atau daftar pemilih yang berhak untuk mengikuti kongres sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu.

"Semuanya sudah sesuai SOP. Daftar pemilih sudah ada sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau ada yang rusuh, berarti memang mau merusuh," ujar Farazandy saat dikonfirmasi, Selasa (11/2).

Dia menilai ada oknum yang tak ingin demokrasi di partainya berjalan. Para oknum itu sengaja berbuat rusuh di Kongres PAN. Sebab, menurutnya, kongres telah digelar sesuai dengan mekanisme partai.

"Ada sekelompok orang di PAN tidak ingin demokrasi berjalan. Cara lama ini. Jangan karena tidak pandai menari, lantai yang disalahkan," kata Farazandy.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno ricuh PAN tidak terlepas dari dinamika kongres yang semakin memanas.

"Kerusuhan itu biasanya sangat terkait dinamika dukungan di kongres yang semakin memanas. Mulai terlihat jelas siapa yang kemungkinan besar menang dan kalah," ujar Adi.

Dia menduga ricuh di Kongres PAN itu biasanya dimunculkan salah satu calon ketum yang dalam kondisi kekurangan dukungan. Sehingga, keributan dibuat demi mencari waktu tambahan untuk lobi-lobi.

"Kongres dibikin chaos biar ada waktu lobi-lobi dukungan," katanya.

Zulhas Sesalkan Ada Kericuhan

Suasana Kongres sebelumnya memanas hingga terjadi keributan antar peserta. Calon Ketua Umum (Caketum) PAN Petahana Zulkifli Hasan menyesalkan terjadinya keributan tadi siang di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Selatan yang merupakan areal Kongres PAN. Apalagi sampai pengambilan paksa sejumlah alat elektronik berupa komputer untuk pendataan peserta kongres.

Zulhas menyebut nama Asri Anas sebagai pihak yang memimpin keributan. Asri Anas merupakan Koordinator tim konsolidasi lapangan pemenangan Mulfachri Harahap. Saat kericuhan terjadi, massa sempat meneriakkan nama Mulfachri Harahap usai diredam oleh polisi.

"Nanti diselesaikan oleh steering committee, ngamuk-ngamuk yang dipimpin oleh saudara Asri Anas, kemudian komputernya lima, itu diambil. Teman-teman OC (Organizing Comitte) kan nggak bisa kerja, karena komputernya di situ," tutur pria yang akrab disapa Zulhas di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (10/2).

Menurut Zulhas, dari awal registrasi berjalan dengan lancar. Namun untuk wilayah Maluku bermasalah lantaran memang ada sengketa antar Ketua DPW.

"Tadi teman-teman registrasi sudah berjalan lancar ya, NTT lancar, Jawa Timur lancar, memang Maluku dan Maluku Utara itu ada masalah karena ada Plt-Plt nya. Oleh karena itu akan diselesaikan oleh steering committee. Jadi memang nggak bisa diberi karena ada masalah," jelas dia.

Pada akhirnya, panitia menjadi kesulitan mendata dan mencoba melakukan registrasi peserta secara manual.

"Jadi yang salah siapa? Ya yang merebut itu. Jelas sekali itu. Memang Maluku Utara sekali lagi ada sengketa yang nanti akan diselesaikan oleh SC," kata Zulhas.

Bantahan Kubu Mulfachri

Pendukung Mulfachri Abdul Munir Sara membantah tudingan tersebut. Pihaknya hanya ingin mengingatkan agar pihak panitia kongres tidak bertindak diskriminatif.

"Itu bukan ricuh, hanya dorong-dorongan biasa. Kami hanya mempertegas karena panitia diskriminatif," kata Munir, dalam keterangannya, Selasa (11/2).

Munir menjelaskan kubu Mulfachri ingin meminta panitia menjalankan peraturan dan mekanisme kongres yang sudah ditetapkan steering commite (SC). Yaitu, pendaftaran atau registrasi peserta kongres dilakukan di lokasi, yaitu di Hotel Claro, Kendari. Dan pendaftaran itu harus dilakukan masing-masing peserta, bukan kolektif.

Dia menyebut, pendukung calon petahana Zulkifli Hasan mendaftar di Kota Makassar tempat mereka transit dan konsolidasi, bukan di lokasi kongres, yakni di Hotel Claro, Kendari. Bahkan, kata Munir, pendukung Zulkifli juga registrasi secara bersamaan.

"Semua mekanisme yang diputuskan SC itu dilanggar panitia dan Zulhas. Masing-masing mereka sudah mengantongi ID peserta. Sementara voters di luar pendukung Zulhas, harus mengantre berjam-jam," tuturnya.