Kepala daerah terjerat korupsi, PDIP minta PSI tak ambil keuntungan politik

Jumat, 26 Oktober 2018 12:11 Reporter : Merdeka
Kepala daerah terjerat korupsi, PDIP minta PSI tak ambil keuntungan politik PSI daftar ke KPU. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pernyataan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengusik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP). Tsamara menilai banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi bukti kesalahan partai lama.

PDIP mengingatkan PSI tak mengambil keuntungan politik dengan menyalahkan partai politik lama terkait kasus korupsi kepala daerah.

"Saya kira sebaiknya teman-teman PSI tidak perlu mengambil keuntungan politik dari kasus-kasus korupsi yang terjadi, hanya dengan menyalahkan parpol-parpol lama, demi membangun citra sebagai parpol baru," ucap Wasekjen PDIP Ahmad Basarah kepada Liputan6.com, Jumat (26/10).

Wakil Ketua MPR RI justru mengajak semua pihak sama-sama mencari solusi terbaik agar selamat dari bahaya laten korupsi.

"Marilah sama-sama kita cari solusi terbaik, agar bangsa kita benar-benar terselamatkan dari bahaya korupsi. Kita perbaiki sistem berbangsa kita dengan perbuatan nyata, dan secara gotong royong antar komponen bangsa. Bukan malah ingin menang dan hebat sendiri," jelas Basarah.

Menurutnya, korupsi itu dipengaruhi oleh faktor kesempatan bukan karena partai lama. Basarah ingat betul parpol yang dulu dicap sebagai partai baru, berkata seperti yang disampaikan PSI. Namun pada akhirnya kader partai baru itu juga terjerat korupsi.

" Korupsi soal juga dipengaruhi faktor kesempatan. Dulu juga parpol-parpol baru yang belum punya kader di lembaga publik, statemennya sama seperti yang diucapkan teman-teman PSI saat ini. Tetapi ketika mereka punya kekuasaan, ternyata akhirnya kader parpol baru tersebut juga ada yang terjerat kasus korupsi," ungkap Basarah.

Sehingga, masih kata dia, masalahnya bukan terletak pada parpol lama semata. Tetapi juga sistem politik.

"Sistem politik yang kita anut dan jalankan memang banyak mendorong kader-kader parpol untuk terjebak dalam tindak pidana korupsi," jelas Basarah.

Menurutnya, PDIP tidak diam saja melihat kondisi ini. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini mengusulkan sistem proporsional tertutup agar tidak terjadi pertarungan bebas antar caleg. Selain itu, mengurangi biaya kampanye yang besar. Sebab, besarnya biaya politik menjadi faktor awal mula perilaku korupsi.

Dengan biaya kampanye yang besar, mendorong mereka yang terpilih untuk mencari dana yang tidak halal. Tujuannya untuk mengembalikan modal kampanye mereka.

"Hal tersebut juga terjadi pada sistem pemilihan kepala daerah, sehingga banyak kepala daerah yang terjebak kasus korupsi," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menilai banyaknya pejabat negara yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukti kegagalan partai lama. Proses rekrutmen internal partai disebut masih bermasalah.

Tsamara menyoroti partai lama memiliki kebiasaan melakukan rekrutmen di ruang yang tak terjamah publik. Politisi muda ini menuding ada mahar politik di dalamnya.

"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan. Partai harus berani membuka sistem rekrutmen caleg secara transparan untuk menghindari kecurigaan," katanya.

Mahar politik tersebut yang membuat politikus menghalalkan segala cara untuk balik modal. Sementara, partai lama itu bukannya introspeksi diri malah menyerang penegak hukum sebagai kriminalisasi.

Tsamara mengklaim partainya menghadirkan tradisi baru melalui rekrutmen terbuka. Proses tersebut disiarkan secara langsung di media sosial, dan melibatkan panelis independen. Contoh panelis yang pernah dihadirkan adalah mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto. Dia juga mengklaim selama proses rekrutmen di PSI tak ada mahar.

"Kalau kita mau benar, benahi sejak hulu, dari proses rekrutmen," ucapnya.

Untuk diketahui, KPK menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Politikus PDI Perjuangan itu mencatatkan diri sebagai kepala daerah ke-35 yang terkena OTT, dan sudah ada 50 kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi sejak KPK didirikan pada 2012. Sementara anggota legislatif yang pernah mengenakan rompi oranye mencapai 250 orang.

Tsamara mengklaim partai baru seperti PSI sebagai antitesis partai lama yang tak jauh-jauh dari politik uang. Komitmen itu ditunjukkan dengan mendukung larangan caleg mantan koruptor.

Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini