Kenaikan BBM bikin DPP dan Majelis Syuro PKS pecah?
Merdeka.com - DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hari ini akan menggelar rapat evaluasi di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Presiden PKS Anis Matta dikabarkan memimpin langsung pertemuan ini.
Rapat tersebut mendatangkan tanda tanya besar, mengingat selama ini PKS lebih mafhum menggelar rapat di kediaman Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin di Lembang, Bandung.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan dirinya juga akan hadir pada pertemuan di Puncak nanti. Namun dia membantah, pertemuan nanti malam terkait perpecahan di internal PKS.
"Bukan (perpecahan), kita semua lagi ada koordinasi saja dengan fraksi," kata Fahri yang juga anggota Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/6).
Fahri tak membantah bila pertemuan nanti juga membahas bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), yang menjadi kompensasi kenaikan harga BBM subsidi.
"Ya biasa saja (pertemuan terkait BLSM)," ujarnya.
Kalau ditarik dari kasus kenaikan ini, tak dapat dipungkiri bila bentuk perpecahan internal di PKS semakin jelas. Beberapa waktu lalu, sebelum RUU APBN-P 2013 disetujui di Parlemen, Fraksi PKS di DPR tegas menolak.
Sekretaris Fraksi PKS di DPR Abdul Hakim mengatakan menolak kenaikan harga BBM subsidi, karena tidak sesuai dengan kehendak rakyat.
"Yang pasti PKS posisinya adalah tetap ingin bersama rakyat, dan rakyat tidak menginginkan kenaikan harga BBM," kata Hakim.
Namun terpisah, anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring berlainan. Dia mengatakan ketua majelis Syuro, Hilmi Aminuddin sudah sepakat untuk mendukung kenaikan BBM. Meski pada akhirnya, banyak politikus PKS menilai pernyataan Tifatul ini tak mewakili partai, namun sebagai bentuk ketaatan seorang menteri kepada presiden.
"Adapun sikap PKS, saya sebagai Kemenkominfo, itu harus sejalan dengan pemerintah dan saya tidak pernah berbeda sikap dengan Presiden. Itu pakem di seluruh dunia, kalau di akhirat kan enggak ada menteri. Tapi seluruh dunia begitu," kata Tifatul yang juga Menkominfo saat rapat dengan Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (5/6).
Tifatul mengaku sudah berbicara dengan Hilmi soal persetujuan kenaikan BBM. Dan, lanjut Tifatul, Hilmi menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga.
Adapun masih adanya struktural PKS yang belum menyetujui rencana kenaikan BBM, Tifatul menilai hal itu karena belum adanya sosialisasi se arah dari Hilmi.
"Jadi di luar pertemuan itu, sudah ada pertemuan Hilmi dengan Presiden SBY. Jadi saya pikir ini masalah sosialisasi saja. Kalau ada wacana di bawah, nanti akan diputuskan di rapat dewan pimpinan tingkat pusat partai (DPTP). Itu akan memutuskan dengan pertemuan yang lebih luas, nanti DPTP dengan para menteri dan fraksi PKS di DPR, supaya satu sikap nanti," lanjutnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaSidang Etik Dewas KPK: Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL, Tapi Klaim Tak Ingat yang Dibahas
Dewas KPK mengungkapkan Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL
Baca SelengkapnyaJelang Mudik, Polisi Cek SPBU Cegah Kecurangan Pengisian BBM
Ia berharap pemudik dapat merasakan kenyamanan dan keamanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sinyal Pertemuan Prabowo - Megawati Semakin Kuat, Waketum Gerindra Ungkap Pesan Ini
Sinyal pertemuan itu juga semakin diperkuat, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman yang menyebut pertemuan itu akan terjadi tidak lama lagi.
Baca SelengkapnyaMajelis Pertimbangan PPP Minta Ketum Pecat Kader yang Dukung Prabowo-Gibran
Majelis Pertimbangan PPP merekomendasikan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk memecat kader PPP yang mendukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan Dipertahankan Sampai Pilkada DKI Jakarta 2024, NasDem, PKS & PKB akan Intensif Bertemu
Hermawi menyebut, ke depan bakal sering diadakan pertemuan antara fraksi PKS, NasDem, PKB yang ada di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaAkibat Ada Peristiwa Penembakan di Puncak Jaya Papua, Masyarakat Rela Antre Beli BBM Meskipun Mahal Rp100/Liter
Warga Puncak Jaya mengalami kelangkaan BBM karena adanya penembakan oleh KKB dan jalanan yang terputus akibat longsor.
Baca SelengkapnyaUsai Jadi Tersangka, SYL Kontak Firli: Mohon Izin Jenderal, Mohon Petunjuk dan Bantuan
Menurut Haris, Firli Bahuri sempat membalas pesan tersebut, hanya saja langsung dihapus.
Baca Selengkapnya