Kemenkum HAM akan panggil KPU bahas larangan mantan napi koruptor jadi Caleg

Senin, 4 Juni 2018 15:29 Reporter : Raynaldo Ghiffari Lubabah
Kemenkum HAM akan panggil KPU bahas larangan mantan napi koruptor jadi Caleg Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku telah memerintahkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait PKPU yang mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif di Pemilu 2019. KPU diminta membawa draf analisa kecocokan aturan PKPU tersebut dengan UU di atasnya.

"Jadi gini ya nanti saya akan minta Dirjen manggil KPU," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/5).

Yasonna menilai aturan PKPU yang dibuat itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Alasannya itu bertentangan dengan UU. Bahkan tidak sejalan dengan keputusan MK. Kita ini kan sedang membangun sistem ketatanegaraan yang baik. Tujuan yang baik jangan dilakukan dengan cara yang salah," tegasnya.

Pencabutan hak politik seseorang untuk maju menjadi Caleg, kata Yasonna, bukan domain dari KPU. Yasonna menyebut penghilangan hak politik hanya bisa dilakukan melalui UU dan keputusan pengadilan, bukan PKPU.

"Ya jangan, jadi yang bisa menghilangkan hak adalah UU, keputusan pengadilan. Kalau orang itu keputusan pengadilan dia maka orang itu dicabut oleh keputusan pengadilan," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan, rancangan peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan anggota legislatif akan segera ditetapkan. Termasuk poin yang melarang mantan narapidana korupsi ikut menjadi caleg.

"Kan ini masih rapat konsultasi sama DPR. Nah kalau sudah selesai mungkin KPU butuh dua tiga hari buat rapikan semuanya. Buat yakinkan dasar-dasar yang menjadi pembuatan pasal itu, kalau sudah firm yakin, kirim ke Kemenkumham. Ya butuh dua-tiga hari," ucap Arief di Gedung DPR RI.

Arief menegaskan, dalam draf PKPU itu, pihaknya masih memasukkan poin larangan eks napi korupsi untuk menjadi caleg. Meskipun, telah ditolak oleh DPR, Bawaslu, dan Kemendagri di dalam rapat dengar pendapat pada Selasa, 22 Mei 2018. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini