Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri diminta membuat regulasi terkait penjabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah. Sebab, berbeda dengan penjabat kepala daerah sebelumnya, masa menjabatnya kurang lebih 1-2 tahun.

"Kekosongan hukum itu harus dibuat regulasinya oleh Kemendagri," ujar anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus kepada wartawan, dikutip Rabu (5/1).

Regulasi khusus ini agar roda pemerintahan tetap berjalan baik meski dipimpin oleh seorang penjabat kepala daerah yang tidak definitif. Sebab, penjabat tidak definitif ini memiliki keterbatasan.

"Bagaimana roda organisasi pemerintahan berjalan dengan baik tidak ada hambatan tidak ada segala sesuatu yang menghambat kinerja dari pemerintahan," ujar Guspardi.