Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kelonggaran Jokowi di tahun politik

Kelonggaran Jokowi di tahun politik Presiden Jokowi berulang tahun. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - 2018 Dianggap sebagai tahun politik. Ada 171 daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah dan proses pencalonan Pilpres dan Pileg 2019 akan dimulai pada pertengahan tahun ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lumrah jika mengubah kebijakannya dalam menyambut tahun politik. Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah rangkap jabatan di kabinet kerja Jokowi-JK.

Pada 2014 atau tetapnya sejak meramu kabinet, Jokowi tegas mengatakan bahwa menteri tak boleh rangkap jabatan di partai politik. Tapi 2018, Jokowi membiarkan seorang Airlangga Hartarto menjadi ketua umum dan Menteri Perindustrian.

"Menurut kami, Pak Jokowi sudah melanggar komitmen dia sendiri. Artinya janji tinggal janji komitmen tinggal komitmen. Pak Jokowi sendiri yang melanggar," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Menurutnya, Jokowi sejak masa kampanye telah menyuarakan dan berkomitmen untuk tidak ada rangkap jabatan. Sehingga membuat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mundur dari kepengurusan partai.

yandri susanto

yandri susanto ©2017 Merdeka.com/fraksipan.com

Kini, kata Yandri, Jokowi melanggar komitmen itu. Jokowi membiarkan Airlangga dan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial merangkap Ketua Koorbid Kelembagaan Eksekutif dan Legislatif Partai Golongan Karya.

"Kalau dari sisi Pemerintah Jokowi, kita ingat betul pak Jokowi waktu kampanye dan di awal pemerintahannya ketika memilih para menteri salah satu yang pak Jokowi hindari adalah rangkap jabatan," ungkapnya.

"Tapi itu langsung keluar pernyataan Pak Jokowi. Pertanyaannya apakah Jokowi berkomitmen? Enggak. Dia melanggar sendiri komitmen itu," lanjut Yandri.

Sementara itu, PDIP memaklumi kelonggaran yang diberikan Jokowi di tahun politik ini. Sebagai konsekuensinya, PDIP ingin mengaktifkan kembali Puan Maharani di struktur pengurus PDIP.

"Tidak harus tapi boleh aktif karena presiden sudah memberi kelonggaran ya, di tahun politik sepertinya tidak realistis mengekang orang yang habitatnya Politisi untuk tidak boleh berpolitik. Ya kan," kata Hendrawan saat dihubungi, Senin (22/1).

hendrawan supratikno

Hendrawan Supratikno ©2017 dok foto dok ri

Menurut Hendrawan, dengan adanya pengurus partai di kabinet maka akan mempermudah eksekusi di tingkat parlemen. Serta bisa ditindak lanjuti kalangan partai.

"Kalau konsolidasi partai sebenarnya lebih bagus orang yang di partai sekaligus di kabinet supaya apa yang diputuskan di kabinet langsung bisa dieksekusi di tingkat parlemen. langsung bisa ditindak lanjuti di tingkat jajaran partai," ujar Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR ini.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya

Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya

Jokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik

Jokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik

Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya

Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya

Jokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat

Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat

Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
UntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan

UntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan

Langkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya