Merdeka.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) mulai muncul di beberapa daerah menyusul wacana kenaikan harga. Terlebih konsumsi BBM akan melebihi batas maksimal 46 juta kiloliter sebagaimana diamanatkan dalam UU APBN-P 2014 dan minimnya ruang fiskal dalam APBN 2015.

"Saya berpendapat, SBY harus mengatasi masalah kelangkaan BBM di beberapa daerah, karena hal tersebut dapat menjadi masalah serius bagi stabilitas ekonomi. Bahkan, jika tidak diantisipasi dengan serius, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan goncangan politik," kata Peneliti Populis Institute David K Alka dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/8).

David menegaskan, kebutuhan BBM merupakan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Bila terjadi kelangkaan BBM di sejumlah daerah, maka dapat memicu ketidakstabilan dalam bidang ekonomi. Terlebih dalam waktu dekat ini, akan terjadi pergantian pemerintahan.

"SBY mesti bertanggung jawab atas kelangkaan BBM, sehingga publik tidak curiga bahwa SBY sengaja meninggalkan warisan yang dapat membebankan pemerintahan Jokowi ," jelas David.

"Kelangkaan BBM ini sangat mengganggu transisi dari pemerintahan SBY ke pemerintahan Jokowi ," imbuhnya.

Lebih lanjut, tambah dia, akan sangat bijak jika SBY berani jujur dan menyampaikan kepada publik mengenai persoalan serius akan konsumsi BBM ini. Baik itu mengenai beban yang ditanggung oleh APBN 2015 terkait dengan subsidi BBM atau hal yang lainnya.

"Langkah ini akan menyelamatkan fiskal 2015 dalam rangka menjaga stabilitas politik dan stabilitas ekonomi," tandasnya.