Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kekhawatiran Komnas HAM jika Pilkada Tetap Digelar Akhir Tahun

Kekhawatiran Komnas HAM jika Pilkada Tetap Digelar Akhir Tahun Ilustrasi Pilkada. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Komnas HAM RI menilai pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 mendatang dalam situasi seperti ini cukup beresiko. Wakil Ketua Komnas HAM RI Bidang Internal, Hairansyah menganggap bahwa sampai saat ini kurva infeksi Corona masyarakat Indonesia tak kunjung menurun.

"Melihat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini yang belum melandai maka pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2020 masih sangat beresiko baik dari segi kualitas pilkada terutama sekali aspek keselamatan masyarakat, sehingga lebih tepat apabila pilkada dilaksanakan setelah kondisi darurat kesehatan benar-benar berakhir," tegas dia melalui keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2020).

Namun begitu, Hairansyah menilai apabila pilkada tetap dilakukan pada Desember 2020 mendatang, maka keselamatan masyarakat harus menjadi fokus utama. Menurutnya KPU harus memastikan setiap tahapan pilkada wajib menempatkan protokol kesehatan sebagai bagian dari instrumen tahapan yang dijalankan.

"Perlu dipastikan kesiapan penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya dalam hal memahami serta menjalankan protokol kesehatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari SOP pada setiap tahapan," tulisnya.

Hal ini agar masyarakat benar-benar bisa merasa yakin, aman, dan terjamin keselamatannya saat memberikan hak suara.

Dikatakan Hairansyah, penyelenggara pemilu juga dapat menyediakan mekanisme pemilihan yang lebih menjamin berjalannya protokol kesehatan secara maksimal melalui pembatasan jumlah pemilih disetiap TPS. Serta mengembangkan kampanye virtual, E-rekap dan penyederhanaan tahapan yang ada dengan tetap memperhatikan legitimasi pemilihan yang jurdil dan berkualitas.

Sebelumnya diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 telah menetapkan pemungutan suara pilkada dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang.

Namun demikian, Perppu tersebut belum memberikan jaminan bagi keselamatan masyarakat karena tidak mengatur secara spesifik adanya penggunaan protokol kesehatan mengingat tahapan pilkada lanjutan yang akan dilaksanakan masih dibayangi oleh pandemi COVID-19. Terlebih lagi jumlah angka terinfeksi di Indonesia tak kunjung melandai hingga pertengahan Mei ini.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Catatan Komnas HAM untuk KPU Selama Pelaksanaan Pemilu 2024

Salah satu yang disorot soal netralitas aparat selama mengawal jalannya Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya

Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Kemungkinan Setelah Buka Puasa

KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Kemungkinan Setelah Buka Puasa

Dengan adanya agenda rapat pleno dua provinsi terakhir, kemungkinan penetapan Hasil Pemilu 2024 akan dilakukan malam hari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Heboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat

Heboh Kepala Puskesmas di Palembang Larang Anak Buah Hamil & Wajibkan Terus Kerja Tanpa Istirahat

Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Baca Selengkapnya
Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Peringatan Keras KPU: Jangan Pernah Potong Hak Petugas KPPS!

Dibutuhkan komitmen dari penyelenggara pemilu KPU kabupaten/kota untuk menjalani tugas sesuai aturan ketentuan yang berlaku,

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Kepala Puskesmas di Palembang soal Aturan Pegawai Wanita Dilarang Hamil Hingga Tahan Uang JKN

Klarifikasi Kepala Puskesmas di Palembang soal Aturan Pegawai Wanita Dilarang Hamil Hingga Tahan Uang JKN

MG menyebut permasalahannya dianggap selesai karena hanya terjadi miskomunikasi.

Baca Selengkapnya
PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ajak Masyarakat Dokumentasikan Proses Pemilu di TPS

Ketua KPU Ajak Masyarakat Dokumentasikan Proses Pemilu di TPS

Masyarakat juga dapat mendokumentasikan proses penghitungan suara yang akan dilakukan sebelum TPS tutup.

Baca Selengkapnya