Kejaksaan diobok-obok KPK, kinerja Jaksa Agung jadi sorotan

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang biasa melakukan sejumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat mengungkap kasus korupsi. Penyadapan, salah satu cara yang diandalkan KPK untuk mengungkap praktik suap yang dilakukan oleh pejabat negara.

Belum selesai operasi penangkapan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, KPK menangkap pengusaha PT Brantas Abipraya (Persero). Diduga, Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya (Persero) Sudi Wantoko (SWA), Senior Manager PT Brantas Abipraya (Persero) Dandung Pamularno (DPA) ingin menyuap pejabat Kajati DKI Jakarta untuk menghentikan kasus yang membelit PT Brantas.

KPK juga telah memeriksa Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tomo Sitepu. Sayang hingga kini, belum ada pihak jaksa yang dijadikan tersangka oleh KPK. Padahal, tak mungkin pengusaha menyuap orang yang bukan jaksa untuk mengurus perkara di kejaksaan.

Tidak berselang lama, KPK kembali melakukan OTT. Kali ini sasarannya Deviyanti Rochaeni, seorang jaksa penuntut umum di Kejati Jawa Barat. Tak cuma Devi, KPK juga mengamankan seorang Jaksa bernama Fahri Nurmallo. Keduanya diduga menerima suap pengurusan perkara korupsi BPJS di Kabupaten Subang.

Dua hari lalu, Rabu (20/4), KPK kembali mengobok-obok Kejaksaan. Ruangan Sekretaris Panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution yang digeledah. Kasus ini diduga berkaitan dengan mengamankan sengketa perkara perdata dari salah satu anak perusahaan jaringan konglomerasi yang beralamat di Karawaci, Tangerang, dan Cikarang, Bekasi.

Tak hanya obok-obok PN Jakpus, KPK juga menggeledah ruang kerja sekretaris MA Nurhadi. Nurhadi diduga terlibat kasus yang sama seperti Edy Nasution yang telah ditangkap oleh KPK.

Rentetan penangkapan di Kejaksaan ini membuat citra Kejaksaan Agung tercoreng. Kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo kemudian menjadi sorotan dalam memipin lembaga korps Adhyaksa itu.