Kasus Romahurmuziy, KPK Ingatkan Parpol Tak Recoki Kadernya yang Jadi Menteri

Selasa, 19 Maret 2019 14:58 Reporter : Merdeka
Kasus Romahurmuziy, KPK Ingatkan Parpol Tak Recoki Kadernya yang Jadi Menteri Menteri Agama Datangi Kantor Kemenag usai Disegel KPK. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Dagang pengaruh menjadi fokus materi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya mendorong revisi undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, praktik dagang pengaruh kerap dilakukan pelaku saat melakukan korupsi.

Berkaca pada kasus yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, Laode juga mengingatkan seluruh partai politik tidak ikut campur terhadap profesionalitas kadernya yang menjabat di kementerian.

"Kita sih memang berharap semua menteri baik itu yang dari profesional maupun perwakilan partai politik bekerja profesional dan partai politik asalnya tidak ikut campur tangan karena itu akan mempengaruhi kinerja menterinya," ujar Laode di seminar Urgensi Pembaruan Undang-undang Tipikor, Jakarta, Selasa (19/3).

Selain Kementerian Agama, Laode meyakini perdagangan pengaruh juga dipraktikan di kementerian lainnya baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Oleh sebab itu, Laode mengimbau seluruh partai politik membebaskan kadernya bekerja secara profesional. Jika hal itu dilakukan, dampak positif justru akan dituai oleh partai asal

"Oh iya kalau soal perdagangan pengaruh ini kemungkinannya banyak terjadi di semua kementerian/lembaga bahkan di daerah. Oleh karena itu kita berharap bahwa para pejabat publik itu betul-betul tidak suka perdagangkan pengaruh mereka untuk tujuan-tujuan yang bisa berakibat pada benturan kepentingan," ujarnya.

Diketahui, mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Dia ditangkap pada Jumat (15/3) di Surabaya, Jawa Timur.

Diduga pria yang akrab disapa Rommy ini menerima suap Rp 300 juta sebagai pemulus pengisian jabatan di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik.

Rommy disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini