KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Kasus Papua, MPR minta pemerintah tidak panik

Selasa, 7 Mei 2013 12:00 Reporter : Ya'cob Billiocta
Demo Solidarity Papua. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah dinilai kecolongan dengan dibukanya kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford, Inggris. Namun Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari mengatakan pemerintah tidak panik menyikapinya.

Sebab, pembukaan kantor Papua Merdeka hanya sikap politik pemerintah daerah setempat, bukan sikap resmi suatu negara.

"Kita tidak perlu panik, dan kita harus lebih cerdas dari negara-negara Barat itu. Kita kan sudah sangat sering dengar secara resmi, dunia internasional termasuk negara-negara besar Barat, berulang-ulang beri jaminan dukungan internasional bahwa Papua bagian dari integral NKRI. Dan menghormati keutuhan NKRI," katanya di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (7/5).

Selain tak perlu panik, Hajriyanto juga menyarankan pemerintah agar tetap waspada. Persoalan keutuhan NKRI sepenuhnya berada di tangan pemerintah, bukan di pihak lain.

"Kita lihat fakta, pemerintah Barat itu selalu membiarkan saja perilaku dari elemen-elemen pemerintah, seperti pemerintah daerah Oxford, yang melakukan langkah politik berbeda dari pemerintah federal," lanjutnya.

Meski pemerintah federal dinilai Hajriyanto terkesan cuek dengan ulah politik pemerintah daerah setempat, Indonesia disarankan tidak terlena dengan sikap cuek tersebut.

Alasanya, kata dia, tidak menutup kemungkinan pemerintah federal di negara Barat benar mendukung pemisahan Papua dari NKRI.

"Sudan, pada awalnya negara Barat juga beri jaminan menghormati teritorial Sudan. Tapi akhirnya Sudan pecah jadi Sudan dan Sudan Selatan. Yang pasti kuncinya tak boleh pemerintah kalah pintar dan cerdas dari Barat," kata Hajriyanto. [mtf]

Topik berita Terkait:
  1. Organisasi Papua Merdeka

Rekomendasi Pilihan

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.