Merdeka.com - Ketegangan antara kubu Setya Novanto (Setnov) dan Ade Komarudin (Akom) pasca Munaslub Partai Golkar rupanya tak berjalan surut. Bahkan tetap menuai silang pendapat, khususnya soal susunan kepengurusan baru Partai Golkar pasca Setya Novanto berhasil memimpin Golkar mengalahkan Akom.

Dari soal jabatan wakil ketua umum. Kubu Akom meminta agar para caketum Golkar diakomodir dan diberi jabatan wakil ketua umum. Sayang, Setnov menegaskan bahwa sesuai AD/ART partai bahwa jabatan wakil ketua umum dihapus.

Perbedaan pendapat masih terjadi antara loyalis Setnov dan Akom soal susunan kepengurusan. Padahal, tim formatur belum mengumumkan, siapa saja yang resmi menjabat sebagai pengurus di Partai Golkar periode 2014-2019 pimpinan Setya Novanto.

Nama Politikus Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq yang memicu polemik. Fahd dikabarkan masuk menjadi ketua DPP Golkar bidang pemuda dan olahraga. Posisi kepengurusan disebut tak layak karena pernah terbelit kasus korupsi, bahkan sudah merasakan tinggal di hotel prodeo selama 2,5 tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Salah satu loyalis Akom, Firman Soebagyo mengingatkan kembali syarat Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tak Tercela (PDLT) di Golkar. Hal itu penting dijunjung tinggi sebelum menentukan siapa yang layak menjabat di kepengurusan Golkar.

"Yang jelas di Golkar itu ada azas Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan tidak Tercela. Itu pakem-pakem yang diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga dalam menentukan seorang kader dalam menduduki posisi-posisi tertentu ya PDLT itu," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).

Wakil ketua Baleg DPR ini berharap, kedua kubu yang sempat bertikai diakomodir ke dalam struktur baru Golkar di bawah Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Sebab hal tersebut merupakan bagian dari perjanjian.

"Yang jelas waktu itu prinsip-prinsip yang dijalankan itu adalah mengakomodir kepentingan semua pihak sebagai wujud rekonsiliasi. Ketika Pak Akom mundur, itu yang disepakati antara Pak Setya Novanto dengan Pak Akom. Penjelasan Pak Akom seperti itu," ujar Firman yang juga mantan timses caketum Ade Komarudin di munaslub Golkar.

Di sisi lain, loyalis Setnov, Ridwan Bae menilai tak ada salahnya seorang mantan napi diberikan kesempatan menjabat di kepengurusan Golkar. Dia yakin, Fahd sudah kapok dan tak akan mengulangi perbuatannya.

"Kalau bicara orang per orang terpidana, itu kan tidak mustahil bahwa orang terpidana itu ketika dia selesai justru menjadi orang paling sadar di antara yang lain. Jadi kita berpikiran positif lah," kata Ridwan.

Namun anggota Komisi V DPR tersebut mengakui bahwa syarat menjadi pengurus Golkar ialah lolos Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan tidak Tercela (PDLT). Akan tetapi menurutnya, tim formatur memiliki wewenang di atas peraturan internal tersebut.

"Kalau syarat-syarat itu kan pasti ada selalu PDLT. Tapi pada akhirnya keputusan formatur yang menentukan itu. Kita sudah memilih formatur 9 orang, termasuk ketua terpilih. Artinya hak merekalah menentukan dan bertanggung jawab atas Partai Golkar ke depan. Kita percaya mereka akan pilih orang-orang terbaik," ujar Ridwan yang juga loyalis Setnov di Munaslub Golkar.

Fahd memang diketahui pernah divonis 2,5 tahun penjara karena terbelit kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011. Kasus ini juga membelit Politikus PAN Wa Ode Nurhayati. Fahd juga kerap disebut dalam kasus korupsi pengadaan Alquran yang membelit Zulkarnaen Djabar.

Fahd memang telah menjalani hukumannya selama 2,5 tahun penjara di Lapas Sukamiskin. Sejak 23 Agustus 2014 lalu, Fahd dinyatakan bebas bersyarat dan wajib lapor.

Ridwan mengakui jika Fahd merupakan anggota timses Setya Novanto di Munaslub. Sehingga dianggap wajar jika memang mendapatkan tempat di kepengurusan Golkar baru pimpinan Setya Novanto.

"Iya kalau enggak salah (Fahd timses Novanto). Itu sering hadir sama kubu Novanto. Kalau peranannya saya tidak tahu," kata Ridwan.

Ridwan menegaskan bahwa dia tidak meminta mendapat jatah jabatan apapun meski masuk dalam bagian timses. Namun dia berharap, tim formatur tetap membentuk kepengurusan dengan landasan rekonsiliatif.

"Kalau orang sudah menang, melupakan perbedaan. Jadi kalau misalnya bisa, tim formatur harus memahami itu," pungkasnya.