Kasus Covid Menurun, Demokrat Ingatkan Pemerintah Jangan Terlena dan Kecolongan Lagi
Merdeka.com - Pemerintah belum memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 akan diperpanjang atau tidak. Partai Demokrat meminta pemerintah jangan terlena atau kecolongan melihat data penurunan kasus Covid-19.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, mengatakan, sebaiknya kebijakan PPKM Level 4 diteruskan untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Untuk daerah yang mengalami penurunan bisa disesuaikan levelnya.
"Memang beberapa waktu terakhir telah mengalami tren penurunan, ini kita apresiasi, namun tetap saja masih tinggi dan fluktuatif. Jadi jangan sampai terlena dan kecolongan lagi," ujar Kamhar kepada wartawan, Senin (2/8).
Pemerintah juga diminta bijak dalam menerapkan PPKM supaya tidak semakin terpuruk dalam jebakan pandemi Covid-19. Pengetatan dan disiplin protokol kesehatan perlu juga dibarengi dengan alokasi bantuan sosial (bansos) yang tepat komposisi dan sasaran.
"Alokasi bansos ini menjadi penting agar masyarakat tidak terpaksa melanggar kebijakan karena tak adanya perhatian dan tidak hadirnya negara di tengah penderitaan rakyat," ujar Kamhar.
Menurutnya, bansos menjadi hal sensitif lantaran belum hilang rasa sakit masyarakat karena dikorupsi mantan Mensos Juliari Batubara.
"Tak hanya penting, Bansos juga menjadi sensitif apalagi belum hilang sakit yang dirasakan rakyat karena kasus korupsi Bansos oleh Mensos Juliari, kembali rakyat dikecewakan oleh KPK yang memberikan tuntutan ringan terhadap kasus ini. Padahal ini masuk kategori kejahatan luar biasa. Merampok jatah rakyat yang sedang kesusahan diterpa bencana pandemi Covid-19," ujar Kamhar.
Kamhar menuturkan, Presiden Joko Widodo seharusnya sejak awal memimpin penanganan pandemi Covid-19. Meski telat hal ini harus dilakukan agar tidak terperangkap jebakan pandemi.
"Presiden Jokowi harus memimpin langsung yang semestinya sedari awal, namun terlambat masih lebih baik dari pada terus menerus terperangkap dalam jebakan pandemi. Daya tahan rakyat semakin tergerus, terancam pupus. Semoga pandemi segera teratasi dan berlalu," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaKasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kombes Pol Yade Setiawan Sukses raih Doktor dan Pertahankan Disertasi Penanganan Covid 19.
Kombes Pol Yade Setiawan Sukses raih Doktor dan Pertahankan Disertasi Penanganan Covid 19.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaKemenkes Temukan Kasus Covid-19 Varian JN.1 di Jakarta dan Batam
Covid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan
Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaJawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca Selengkapnya