Kartu Prakerja Dikritik, Partai Koalisi Dinilai Tak Pasang Badan
Merdeka.com - Sorotan terhadap program Kartu Prakerja disinyalir tidak hanya karena sejumlah hal yang belum terjelaskan ke publik, namun juga kurangnya dukungan politis dari partai pengusung pemerintah.
Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi menilai, salah satu kelemahan program Kartu Prakerja adalah soal pemilihan mitra yang kurang transparan. Menurutnya, hal ini menjadi penyebab banyaknya kritik yang dilontarkan terhadap program yang menghabiskan dana Rp20 triliun tersebut.
"Untuk pelatihan dipilih mitra tanpa transparansi dan nilainya besar mencapai Rp5,7 triliun untuk pelatihan. Hal inilah yang mengundang kritik dari publik," katanya di Jakarta, Rabu (29/4).
Namun Pangi melihat ada sisi lain yang mungkin lepas dari pantauan publik. Kritikan ini lahir tidak lepas dari absennya peran partai koalisi membela kebijakan yang menjadi bahan kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019 tersebut. Padahal, menurutnya, saat itu banyak yang membanggakan program ini bermanfaat bagi masyarakat.
"Koalisi pemerintah ini gemuk tapi tidak banyak yang membela seperti katakanlah saat periode pertama Jokowi. Saya melihat saat ini partai pendukung tidak mau pasang badan karena mereka mau menyelamatkan nama partainya sendiri," ujarnya.
Pangi menjelaskan, partai pendukung lebih berkonsentrasi membangun citra agar bisa mendapatkan kepercayaan dan suara dari masyarakat di Pemilu 2024 mendatang.
"Mereka tidak mau membela kebijakan Presiden Jokowi, karena sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya koalisi. Dari pada membela kebijakan pemerintah yang saat ini sedang dikritik, lebih baik diam agar tidak ikut-ikutan dikritik," ungkapnya.
Sementara itu pengamat politik Yohan Wahyu melihat polemik soal Kartu Prakerja ini tidak lepas dari problem saluran komunikasi politik antara pemerintah dan publik.
"Tujuan Kartu Prakerja untuk situasi ekonomi yang menurun akibat pandemi ini sebenarnya positif, namun karena saluran informasi ke publik belum optimal, yang muncul lebih banyak negatifnya," ungkap Yohan.
Untuk itu pemerintah memang perlu menjelaskan peta jalan dari Program Kartu Prakerja bahwa di dalamnya tidak sekadar soal pelatihan, namun ini bagian dari proses tahapan dari RUU Cipta Kerja yang pada ujungnya adalah membuka peluang pekerjaan, khususnya bagi mereka yang menjadi korban pandemi Covid-19.
"Partai politik pendukung pemerintah juga harus berkontribusi untuk menguatkan informasi ke publik agar program Kartu Prakerja ini lebih bisa diterima publik dengan gamblang", ungkap Yohan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaProgram Kartu Prakerja 2024 Segera Dibuka, Peserta Dapat Insentif Rp4,2 Juta
Untuk pengumuman lebih lanjut soal pembukaan progra Kartu Prakerja akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sindir Orang Pintar Kritik Program Makan Gratis
Prabowo Sindir Orang Pintar Kritik Program Makan Gratis
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaGibran Akui Sudah Ada Pembicaraan soal Transisi Pemerintahan, Apa Hasilnya?
Tentang program 100 hari kerja jika dirinya bersama Prabowo Subianto sudah dilantik Gibran irit bicara.
Baca SelengkapnyaIkut Program Kartu Prakerja, 5 Juta Orang Telah Buka Rekening Pertama di Bank dan E-Wallet
Angka ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berdampak positif ke perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaBeda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaResmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi
AHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.
Baca Selengkapnya